Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim: Penegakan Hukum Kasus Narkoba Luar Biasa

Kompas.com - 23/10/2012, 19:50 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Sutarman menilai, penegakan hukum untuk kasus narkotika selama ini sangat baik. Para terpidana narkoba telah diberi sanksi tegas sesuai perbuatannya.

"Dari aspek penegakan hukum kita sudah luar biasa," ujar Sutarman di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (23/10/2012).

Sutarman memaparkan pada 2010, Polri telah menangani 26.614 kasus narkotika dengan 33.000 tersangka. Pada 2011 meningkat menjadi 29.713 kasus dengan 36.589 tersangka dan hingga September 2012 ini sebanyak 19.450 kasus dengan jumlah tersangka 23.996 orang.

Sayangnya, penegakan hukum tersebut tak berhasil membuat efek jera para tersangka kasus narkotika. Menurut Sutarman, langkah pencegahan harus dikedepankan.

"Dari aspek penegakan hukum sudah cukup banyak. Ada yang dihukum mati, seumur hidup ada, puluhan tahun ada, tahunan ada, artinya dari aspek penegakan hukum hebat, tetapi kenapa orang masih mengkonsumsi dan mengedarkan narkotika? Karena aspek pencegahan masih belum," tandasnya.

Sutarman memberi contoh pada kasus yang terjadi di Kampung Ambon. Menurutnya, lokasi tersebut telah berkali-kali digerebek. Tersangkanya berkali-kali ditangkap dan ditahan. Namun narkotika tetap sulit diberantas, sebab Indonesia merupakan pasar yang besar dengan jutaan penduduknya.

Menurutnya, penegakan hukum yang paling efektif adalah yang dapat mencegah orang agar tidak melanggar hukum. Narkotika harus diwaspadai setiap generasi sebab perkembangan teknologi informasi begitu pesat ikut menyebabkan mudahnya transaksi narkotika dari suatu negara ke negara lain.

"Kita harus memiliki suatu strategi sampai dengan taktis bagaimana mencegah, membuat orang alergi dengan narkotika, supaya orang tidak mau menyentuh narkotika dan supaya orang mengunakan narkotika secara ilegal. Ini mungkin yang perlu kita gulirkan bersama dengan memiliki network sampai ke tingkat Polsek untuk melakukan upaya-upaya pencegahan ini," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com