Menkeu Sayangkan Audit Hambalang Diintervensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyayangkan adanya upaya intervensi yang dilakukan oknum tertentu dalam proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek Hambalang. Ia pun meminta agar intervensi itu tidak berpengaruh pada hasil audit nantinya yang sudah ditunggu banyak pihak.

"Anggota BPK Taufiequrrachman Ruki menyampaikan ada intervensi, sangat saya sayangkan jika benar terjadi. Kalau sampai menyampaikan bahwa ada potensi intervensi, saya harap jangan sampai terjadi," ujar Agus, Senin (22/10/2012) malam, di kompleks Parlemen, Senayan.

Agus menilai BPK sebagai lembaga auditor tertinggi di Indonesia harus menjaga kredibilitasnya agar tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. Ia pun menyoroti pengakuan Ruki terkait menghilangnya nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng di dalam laporan audit BPK. "Saya membaca dari situ bahwa seharusnya ada yang sebetulnya tercantum harus tercatat tapi tidak tercatat. Apakah individunya ataupun supplier ataupun kontraktornya. Sangat disayangkan," kata Agus lagi.

Ia mengakui bahwa di dalam laporan BPK itu, namanya juga kemungkinan besar akan tertulis sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proyek Hambalang. Hal ini diakui Agus wajar lantaran dirinya sempat diperiksa BPK dan semua persoalan anggaran sudah pasti akan melibatkan dirinya. "Untuk Kemenkeu kami yakin, seandainya ada isu atau permasalahan terkait anggaran, selalu ada hubungannya dengan Kemenkeu. Kalau soal nama saya masuk, mungkin saja karena saya sempat dimintai keterangan oleh BPK," ujar mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu.

Meski namanya tercantum, Agus mengaku tak risau lantaran proyek Hambalang sudah ada sejak tahun 2009, sementara dirinya baru menjabat sebagai Menteri Keuangan tahun 2010. "Ini tidak masalah. Yang ingin (saya) yakinkan adalah tolong jangan sampai BPK diintervensi karena itu adalah betul-betul hasil audit yang nantinya akan menjadi referensi banyak pihak. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa," imbuh Agus lagi.

Sebelumnya, Anggota BPK Taufiequrachman Ruki menilai laporan audit investigasi BPK telah diintervensi. Nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak tercantum. "Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk memperbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan laporan tersebut," kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu kepada Kompas, Kamis (18/10/2012), di Jakarta.

Perusahaan-perusahaan yang menurut Taufiequrachman terlibat dalam proyek Hambalang antara lain PT Dutasari Citralaras dan PT Adhi Karya. Di PT Dutasari Citralaras, istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pernah menjadi komisaris. Dalam kasus Hambalang, KPK baru menetapkan seorang tersangka, yakni Deddy Kusdinar selaku Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora yang di dalam proyek Hambalang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.

Di dalam kasus ini, Deddy diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain. Menurut Deddy, dirinya hanya mengikuti instruksi atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Selaku PPK, kata Deddy, dirinya hanya mewakili lembaga sehingga tidak dapat mengambil keputusan sendirian. Anak buah Menpora Andi Mallarangeng itu pun mengaku tidak pernah dijanjikan apalagi menikmati uang dari proyek Hambalang. Deddy juga sempat mengatakan tidak ingin dikorbankan sendirian dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Atasan saya Pak Wafid, atasan langsung saya. Jadi, saya sebagai PPK bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sesmenpora (Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga). Jadi, kalau saya ke Pak Wafid, dia yang harusnya ke Pak Menteri," kata Deddy di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin, saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Berita terkait tentang topik ini dapat dibaca di : Audit BPK tentang proyek Hambalang