Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hartati Salahkan Sistem Otonomi Daerah

Kompas.com - 19/10/2012, 20:05 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) Hartati Murdaya Poo menyalahkan sistem otonomi daerah atas kasus dugaan penyuapan terkait hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Buol, Sulawesi Tengah yang menjeratnya. Menurut Hartati, sistem otonomi daerah yang belum sempurna membuka celah bagi para kepala daerah untuk sewenang-wenang menekan para pengusaha.

"Ya pada intinya adalah adanya tekanan dari Pemda karena sistem otonomi daerah yang tidak sempurna membuka celah kesewenangan dan menciptakan tekanan yang membuat anak buah saya nekat," kata Hartati di Gedung KPK, Jakarta seusai diperiksa sebagai tersangka, Jumat (19/10/2012).

Menurut Hartati, akibat tekanan dari Bupati Buol Amran Batalipu, anak buahnya terpaksa memberi uang ke Amran. Hartati mengklaim kalau pemberian uang Rp 3 miliak ke Bupati Amran tersebut dilakukan oleh anak buahnya, tanpa sepengetahuan Hartati. "Karena saya sibuk, saya tidak tahu. Barangkali dia setujui tapi saya tidak karena adanya tekanan itu, ya karena tekanan, direktur saya memberi atas tekanan," ujar mantan anggota dewan pembina Partai Demokrat itu.

Selama ini Hartati memang tidak pernah mengaku memberikan uang kepada Bupati Amran terkait kepengurusan HGU perkebunan kelapa sawit di Buol. Menurut Hartati, anak buahnyalah yang melakukan pemberian uang tersebut atas desakan Amran. Dalam kasus ini, KPK sudah menjerat Amran dan dua anak buah Hartati, yakni Yani Anshori dan Gondo Sudjono.

Amran segera menjalani proses persidangan perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sementara Yani dan Gondo dituntut dua tahun enam bulan penjara. Dalam surat tuntutan Yani dan Gondo yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (18/10/2012), jaksa KPK menilai kalau kedua pejabat PT HIP itu bukanlah inisiator pemberian suap ke Amran. Hal ini yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan jaksa sebagai yang meringankan hukuman Yani dan Gondo.

Berita terkait lainnya dapat diikuti di Topik: HARTATI DAN DUGAAN SUAP BUPATI BUOL

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

    Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

    Nasional
    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Nasional
    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Nasional
    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Nasional
    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    Nasional
    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Nasional
    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Nasional
    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Nasional
    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    Nasional
    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Nasional
    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Nasional
    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Nasional
    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Nasional
    Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

    Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com