Kasus Simulator Belum Dilimpahkan ke KPK, Ini Alasannya - Kompas.com

Kasus Simulator Belum Dilimpahkan ke KPK, Ini Alasannya

Kompas.com - 18/10/2012, 22:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Status penahanan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri diperkirakan menjadi salah satu faktor lambatnya pelimpahan kasus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lima dari empat tersangka yang ditetapkan Polri telah ditahan sejak 3 Agustus 2012.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar memungkinkan masalah waktu penahanan tersangka menjadi kendalanya. "Saya melihat dugaannya masalah penahanan, kalau berkas mungkin bisa, tapi bagaimana dengan status para tersangka yang sudah ditahan, dan hari penahananya sedang berjalan terus?" kata Boy di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/10/2012).

Namun, Boy tak dapat menjelaskan lebih lajut masalah teknis pelimpahan tersebut. Dijelaskannya, saat ini para tersangka telah menjadi tahanan pengadilan negeri. "Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci. Mudah-mudahan ada titik temu masalah penahanan. Karena sudah masuk ke penahanan pengadilan negeri," terang Boy.

Terkait habisnya masa tahanan tersebut, Boy mengaku tidak mengingat tanggal persisnya. Masa tahanan keempat tersangka Polri sebelumnya pernah diperpanjang selama 40 hari, yakni sejak Kamis (23/8/2012) hingga Senin (1/10/2012). Kemudian, penyidik Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara kelima tersangka secara bertahap pada Kejaksaan Agung RI.

Tiga berkas untuk tersangka Brigadir Jenderal Didik Purnomo selaku Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Bendahara Korlantas Polri Kompol Legimo, dan Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto telah dilimpahkan Senin (17/9/2012). Menyusul satu berkas atas nama AKBP Teddy Rusmawan selaku Ketua Pengadaan proyek Simulator SIM pada Rabu (19/9/2012) dan terakhir, berkas untuk Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang, Rabu (26/9/2012).

Sementara, berkas dinyatakan Kejaksaan Agung belum lengkap atau P19. Masalah penahanan akan habis pada waktunya. Para tersangka belum menjalani sidang sebab berkas perkara pun belum lengkap. "Saya belum tahu tanggal akhir penahanan yang setelah perpanjangan dari Pengadilan Negeri. Tentunya nanti kalau sudah diserahkan kan kondisinya bukan dari penyidik Polri lagi yang melakukan pengaturan. Nah, ini yang kita belum dapatkan kepastian bagaimana format daripada proses dari penahanan," paparnya.

Menurut Boy, dirinya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan KPK. Gelar perkara atas kasus ini pun telah dilakukan Senin (15/10/2012). Hari ini, penyidik KPK mendatangi Bareskrim Polri untuk membicarakan mekanisme pelimpahan tersebut. Namun, Boy belum dapat memastikan waktu pelimpahan perkara yang menyeret dua jenderal kepolisian tersebut.

Seperti diberitakan, kasus dugaan korupsi simulator surat izin mengemudi akhirnya ditangani KPK setelah adanya instruksi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Senin (8/10/2012) lalu. Sebelumnya, Polri dan KPK memiliki tiga tesangka yang sama yakni Brigjen Didik, Budi Susanto dan Sukotjo S Bambang. Dalam kasus ini KPK juga menetapkan Inspektur Jenderal Djoko Susilo menjadi tersangka. Saat itu Irjen Djoko menjabat sebagai Kepala Korlantas Polri.


EditorFarid Assifa
Komentar

Terkini Lainnya

Libur Panjang Lebaran Dinilai Momentum Majukan Ekonomi Kreatif Daerah

Libur Panjang Lebaran Dinilai Momentum Majukan Ekonomi Kreatif Daerah

Nasional
Sandiaga : Ini Pertama Kali 'Video Call' Digunakan sejak Jakarta Smart City Berdiri

Sandiaga : Ini Pertama Kali "Video Call" Digunakan sejak Jakarta Smart City Berdiri

Megapolitan
Hinggap di Pekarangan Rumah Warga, Seekor Elang Sikep Madu Diselamatkan

Hinggap di Pekarangan Rumah Warga, Seekor Elang Sikep Madu Diselamatkan

Regional
Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Disabilitas Dioperasikan di Koridor 1

Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Disabilitas Dioperasikan di Koridor 1

Megapolitan
'Saya Kepengin Sentil Dia, Kok, Ada Orang Bisa Kejam Begitu...'

"Saya Kepengin Sentil Dia, Kok, Ada Orang Bisa Kejam Begitu..."

Megapolitan
3 Jurusan Soshum Paling Ketat di SBMPTN 2018

3 Jurusan Soshum Paling Ketat di SBMPTN 2018

Edukasi
Wali Kota Jakut Tak Mau Tanggapi Pujian Taufik

Wali Kota Jakut Tak Mau Tanggapi Pujian Taufik

Megapolitan
Mencari Lokasi Relokasi Pedagang Blok G di Blok F Pasar Tanah Abang

Mencari Lokasi Relokasi Pedagang Blok G di Blok F Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Wali Kota di Jepang Berjuang Ubah Larangan Perempuan Masuk Arena Sumo

Wali Kota di Jepang Berjuang Ubah Larangan Perempuan Masuk Arena Sumo

Internasional
Sekjen PPP Sebut Gerindra Masih Bahas Opsi Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Sekjen PPP Sebut Gerindra Masih Bahas Opsi Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Nasional
Pemilik Lahan Akui Kesulitan Cegah Warga Buang Sampah di Kolong Tol Pelabuhan

Pemilik Lahan Akui Kesulitan Cegah Warga Buang Sampah di Kolong Tol Pelabuhan

Megapolitan
SBY Akan Bertemu Presiden PKS, Partai Gerindra Tak Khawatir

SBY Akan Bertemu Presiden PKS, Partai Gerindra Tak Khawatir

Nasional
Bahas Pengurangan Uang Pensiun Tentara, Wakil Rakyat Taiwan Berkelahi

Bahas Pengurangan Uang Pensiun Tentara, Wakil Rakyat Taiwan Berkelahi

Internasional
Imbas Penemuan Bom Sisa Perang Dunia II, KBRI di Berlin Ditutup Sementara

Imbas Penemuan Bom Sisa Perang Dunia II, KBRI di Berlin Ditutup Sementara

Nasional
Umumkan Krisis Keuangan Negara, Menteri Luar Negeri Sudan Dipecat

Umumkan Krisis Keuangan Negara, Menteri Luar Negeri Sudan Dipecat

Internasional

Close Ads X