Kompas.com - 18/10/2012, 19:07 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra

Secara bertahap, Wa Ode menerima uang yang nilai totalnya Rp 5,5 miliar dari Fahd melalui Haris. Rinciannya, sebanyak Rp 5,25 miliar dimasukkan ke rekening Wa Ode, sedangkan sisanya senilai Rp 250 miliar ditransfer ke rekening Syarif Ahmad, staf Wa Ode di WON Center.

Modus yang sama dilakukan dalam mengupayakan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima DPID 2011. “Wa Ode menerima uang Rp 750 juta dari Paulus Nelwan dan Abram Noach Mambu melalui Haris sebagai persyaratan mengurus pengalokasian DPID 2011 untuk Kabupaten Minahasa dengan cara tarik tunai setor tunai,” tutur hakim Pangeran.

Pencucian Uang

Selain dianggap terbukti menerima suap, Wa Ode juga dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan fakta persidangan, Wa Ode menempatkan uang sejak 2010 hingga 2011 dalam rekeningnya senilai total Rp 50,5 miliar. Selanjutnya, uang tersebut ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui berasal dari tindak pidana korupsi.

“Ketika menjadi anggota DPR, 2010, terdakwa tidak pernah melaporkan kepemilikan rekening tersebut karena menempatkan uang di rekening tersebut sejumlah Rp 50,5 miliar dengan tujuan menyamarkan,” kata hakim Alexander.

Mengenai argumen Wa Ode yang mengaku kalau uang dalam rekeningnya itu merupakan hasil usaha bisnis sampingannya di Merauke dan Sulawesi Tengah, hakim menilai pengakuan itu tidak dapat dibuktikan Wa Ode dalam persidangan.

“Semua saksi yang diajukan terdakwa mengatakan bahwa untuk melakukan transaksi selalu tunai, tidak pernah transfer di bank. Kemudian waktunya bersamaan dengan kedudukan terdakwa sebagai anggota DPR dan anggota Banggar sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa menempatkan harta kekayaan tersebut bukan terkait bisnis, melainkan terkait kedudukan terdakwa sebagai anggota Banggar dan anggota DPR,” sambung hakim Alexander.

 

Halaman:
Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

    Masjid Istiqlal Batalkan Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1442 Hijriah

    Nasional
    Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

    Peduli Penyandang Disabilitas, Mensos Risma Salurkan Bantuan Orthosis dan Sembako

    Nasional
    Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

    Jelang Idul Fitri, Jokowi Tinjau Situasi Terkini di Jakarta dan Bagi-bagi Sembako

    Nasional
    Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

    Jelang Lebaran, Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 2,27 Triliun

    Nasional
    KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia saat Pandemi

    KSPI: Tolak TKA dari Mana Pun Masuk Indonesia saat Pandemi

    Nasional
    Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

    Jelang Sekolah Tatap Muka, Komisi X Nilai Simulasi Masih Minim

    Nasional
    Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

    Pemerintah Diminta Ingatkan Perusahaan yang Tak Beri THR ke Karyawannya

    Nasional
    Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

    Polri Periksa 18 Orang Saksi yang Terkait OTT Bupati Nganjuk

    Nasional
    Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

    Bupati Nganjuk dan Enam Tersangka Lainnya Dibawa ke Jakarta Pakai Bus

    Nasional
    Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

    Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Pengawasan Mobilitas Masyarakat Jelang Hari Raya Idul Fitri

    Nasional
    Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

    Polri: Bupati Nganjuk Patok Harga Jabatan Rp 2 Juta hingga Rp 50 Juta

    Nasional
    Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

    Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

    Nasional
    Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

    Kasus Jual Beli Jabatan, Polri: Para Camat Beri Uang ke Bupati Nganjuk lewat Ajudan

    Nasional
    TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

    TKA China Masuk Indonesia Saat Pandemi Covid-19, KSPI: Ironi, Pemerintah Harusnya Berpihak Buruh Nasional

    Nasional
    Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

    Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, 4 Camat dan 1 Eks Camat Jadi Tersangka

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X