Wa Ode Divonis Enam Tahun Penjara

Kompas.com - 18/10/2012, 19:07 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorSandro Gatra

Secara bertahap, Wa Ode menerima uang yang nilai totalnya Rp 5,5 miliar dari Fahd melalui Haris. Rinciannya, sebanyak Rp 5,25 miliar dimasukkan ke rekening Wa Ode, sedangkan sisanya senilai Rp 250 miliar ditransfer ke rekening Syarif Ahmad, staf Wa Ode di WON Center.

Modus yang sama dilakukan dalam mengupayakan Kabupaten Minahasa sebagai daerah penerima DPID 2011. “Wa Ode menerima uang Rp 750 juta dari Paulus Nelwan dan Abram Noach Mambu melalui Haris sebagai persyaratan mengurus pengalokasian DPID 2011 untuk Kabupaten Minahasa dengan cara tarik tunai setor tunai,” tutur hakim Pangeran.

Pencucian Uang

Selain dianggap terbukti menerima suap, Wa Ode juga dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan fakta persidangan, Wa Ode menempatkan uang sejak 2010 hingga 2011 dalam rekeningnya senilai total Rp 50,5 miliar. Selanjutnya, uang tersebut ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui berasal dari tindak pidana korupsi.

“Ketika menjadi anggota DPR, 2010, terdakwa tidak pernah melaporkan kepemilikan rekening tersebut karena menempatkan uang di rekening tersebut sejumlah Rp 50,5 miliar dengan tujuan menyamarkan,” kata hakim Alexander.

Mengenai argumen Wa Ode yang mengaku kalau uang dalam rekeningnya itu merupakan hasil usaha bisnis sampingannya di Merauke dan Sulawesi Tengah, hakim menilai pengakuan itu tidak dapat dibuktikan Wa Ode dalam persidangan.

“Semua saksi yang diajukan terdakwa mengatakan bahwa untuk melakukan transaksi selalu tunai, tidak pernah transfer di bank. Kemudian waktunya bersamaan dengan kedudukan terdakwa sebagai anggota DPR dan anggota Banggar sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa menempatkan harta kekayaan tersebut bukan terkait bisnis, melainkan terkait kedudukan terdakwa sebagai anggota Banggar dan anggota DPR,” sambung hakim Alexander.

 

Halaman:
Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

    Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

    Nasional
    Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

    Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

    Nasional
    Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

    Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

    Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

    Nasional
    KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

    KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

    Nasional
    Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

    Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

    Nasional
    Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

    Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

    Nasional
    KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

    KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

    Nasional
    Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

    Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

    Nasional
    Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

    Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

    Nasional
    Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

    Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

    Nasional
    Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

    Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

    Nasional
    Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

    Soal Izin Pemanggilan-Penahanan Jaksa, YLBHI: Bisa Jadi Alat Impunitas

    Nasional
    Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

    Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

    Nasional
    Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

    Koopssus TNI Gelar Latihan Penanggulangan Terorisme Ancaman Senjata Biologi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X