Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elit Demokrat sesalkan Kinerja KPK

Kompas.com - 17/10/2012, 15:41 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus dugaan korupsi pembangunan kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Syarif menyesalkan kerja KPK yang belum juga memastikan ada tidaknya keterlibatan kader Demokrat dalam perkara itu.

"Itu kita sesalkan. Seharusnya klarifikasi lebih cepat kan. Kita harapkan sih dalam waktu tidak lama ada kepastian," kata Syarif di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/10/2012).

Syarif mengaku prihatin dengan terus turunnya elektabilitas Partai Demokrat berdasarkan hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei. Meski demikian, kata dia, hasil survei itu menjadi masukan partai untuk perbaikan menjelang Pemilu 2014 .

"Artinya kita harus lebih keras lagi bekerja. Kalau tadinya 100 persen, ke depan kalau bisa 200 persen energi harus lebih banyak kerja," kata Menteri Koperasi dan UKM itu.

Syarif mengakui bahwa terjeratnya para kader Demokrat terkait kasus korupsi terjadi lantaran adanya kesalahan masa lalu. Partai dapat menerima siapapun untuk bergabung tanpa melakukan proses seleksi yang ketat.

"Ini kan fenomena kalau partai baru banyak yang tertarik. Dulu itu kan semua pada melirik Demokrat. Siapa aja yang mau bergabung kita terima. Mungkin karena sedikit kurang selektif jadi bermasalah," pungkas Syarif.

Seperti diberitakan, Ketua KPK Abraham Samad menyebut akan ada hal yang mengejutkan dalam perkara Hambalang. Namun, Abraham tidak secara spesifik menyebut apa kejutan yang diungkapkan KPK. Dia hanya memberi sinyal bahwa apa yang ada di pikiran banyak orang soal kasus Hambalang bakal terjadi.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebut-sebut terlibat dalam perkara itu. Dalam beberapa kesempatan Anas selalu membantah terlibat korupsi dalam proyek Hambalang. Bahkan, Anas bersedia digantung bila nantinya terbukti melakukan korupsi dalam proyek Hambalang meski hanya satu rupiah.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Skandal Proyek Hambalang"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

    Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

    Nasional
    Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

    Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

    Nasional
    Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

    Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

    Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

    Nasional
    Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

    Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

    Nasional
    Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

    Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

    Nasional
    Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

    Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

    Nasional
    Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

    Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

    Nasional
    Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

    Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

    Nasional
    Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

    Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

    Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

    Nasional
    Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

    Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

    Nasional
    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

    Nasional
    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

    Nasional
    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com