Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wajar, Elektabilitas Parpol Islam Anjlok

Kompas.com - 15/10/2012, 08:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penurunan tingkat dukungan publik terhadap partai politik berhaluan massa Islam berdasarkan hasil jajak pendapat dinilai wajar. Pasalnya, penurunan tingkat dukungan juga dialami oleh parpol berideologi nasionalis.

"Jadi ini adalah fenomena nasional yang melanda artai di Indonesia," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsy di Jakarta, Senin (15/10/2012 ).

Hal itu dikatakan Aboe Bakar menyikapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Menurut LSI, jika parpol berhaluan massa Islam yakni PKS, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional tidak melakukan perubahan strategi program dan kampanye, maka parpol Islam terancam tidak masuk lima besar pada Pemilu 2014 . Saat ini, parpol yang masuk lima besar dikuasai penuh partai politik berhaluan nasionalis.

Aboe Bakar berpendapat, ada dua kemungkinan mengapa tingkat dukungan parpol menurun. Pertama, kemungkinan sebagian masyarakat sudah apatis terhadap politik lantaran banyaknya kasus korupsi yang dilakukan politisi. Kedua, saat ini memang belum masa kampanye.

"Sehingga sangat wajar bila orientasi publik belum memikirkan soal pilihan politik pada pemilu mendatang. Hal yang jarang diungkap adalah seberapa besar dari responden yang belum menentukan pilihan karena itu menunjukkan partisipasi publik dalam pemilu," kata dia.

Aboe Bakar meyakini bahwa hasil survei LSI itu tidak mencerminkan kondisi pemilu yang akan digelar April 2014 lantaran belum memasuki masa kampanye sehingga masih banyak masyarakat yang belum menentukan sikap.

"Namun sudah sewajarnya hasil survei itu menjadi catatan penting buat partai Islam agar melakukan evaluasi dan memperbaiki kinerja. Sehingga daya saingnya akan tetap tinggi hingga nanti menjelang pemilu 2014 ," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com