Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wajar, Elektabilitas Parpol Islam Anjlok

Kompas.com - 15/10/2012, 08:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penurunan tingkat dukungan publik terhadap partai politik berhaluan massa Islam berdasarkan hasil jajak pendapat dinilai wajar. Pasalnya, penurunan tingkat dukungan juga dialami oleh parpol berideologi nasionalis.

"Jadi ini adalah fenomena nasional yang melanda artai di Indonesia," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsy di Jakarta, Senin (15/10/2012 ).

Hal itu dikatakan Aboe Bakar menyikapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Menurut LSI, jika parpol berhaluan massa Islam yakni PKS, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional tidak melakukan perubahan strategi program dan kampanye, maka parpol Islam terancam tidak masuk lima besar pada Pemilu 2014 . Saat ini, parpol yang masuk lima besar dikuasai penuh partai politik berhaluan nasionalis.

Aboe Bakar berpendapat, ada dua kemungkinan mengapa tingkat dukungan parpol menurun. Pertama, kemungkinan sebagian masyarakat sudah apatis terhadap politik lantaran banyaknya kasus korupsi yang dilakukan politisi. Kedua, saat ini memang belum masa kampanye.

"Sehingga sangat wajar bila orientasi publik belum memikirkan soal pilihan politik pada pemilu mendatang. Hal yang jarang diungkap adalah seberapa besar dari responden yang belum menentukan pilihan karena itu menunjukkan partisipasi publik dalam pemilu," kata dia.

Aboe Bakar meyakini bahwa hasil survei LSI itu tidak mencerminkan kondisi pemilu yang akan digelar April 2014 lantaran belum memasuki masa kampanye sehingga masih banyak masyarakat yang belum menentukan sikap.

"Namun sudah sewajarnya hasil survei itu menjadi catatan penting buat partai Islam agar melakukan evaluasi dan memperbaiki kinerja. Sehingga daya saingnya akan tetap tinggi hingga nanti menjelang pemilu 2014 ," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com