Wajar, Elektabilitas Parpol Islam Anjlok

Kompas.com - 15/10/2012, 08:44 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Penurunan tingkat dukungan publik terhadap partai politik berhaluan massa Islam berdasarkan hasil jajak pendapat dinilai wajar. Pasalnya, penurunan tingkat dukungan juga dialami oleh parpol berideologi nasionalis.

"Jadi ini adalah fenomena nasional yang melanda artai di Indonesia," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Al Habsy di Jakarta, Senin (15/10/2012 ).

Hal itu dikatakan Aboe Bakar menyikapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Menurut LSI, jika parpol berhaluan massa Islam yakni PKS, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional tidak melakukan perubahan strategi program dan kampanye, maka parpol Islam terancam tidak masuk lima besar pada Pemilu 2014 . Saat ini, parpol yang masuk lima besar dikuasai penuh partai politik berhaluan nasionalis.

Aboe Bakar berpendapat, ada dua kemungkinan mengapa tingkat dukungan parpol menurun. Pertama, kemungkinan sebagian masyarakat sudah apatis terhadap politik lantaran banyaknya kasus korupsi yang dilakukan politisi. Kedua, saat ini memang belum masa kampanye.

"Sehingga sangat wajar bila orientasi publik belum memikirkan soal pilihan politik pada pemilu mendatang. Hal yang jarang diungkap adalah seberapa besar dari responden yang belum menentukan pilihan karena itu menunjukkan partisipasi publik dalam pemilu," kata dia.

Aboe Bakar meyakini bahwa hasil survei LSI itu tidak mencerminkan kondisi pemilu yang akan digelar April 2014 lantaran belum memasuki masa kampanye sehingga masih banyak masyarakat yang belum menentukan sikap.

"Namun sudah sewajarnya hasil survei itu menjadi catatan penting buat partai Islam agar melakukan evaluasi dan memperbaiki kinerja. Sehingga daya saingnya akan tetap tinggi hingga nanti menjelang pemilu 2014 ," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Nasional
Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X