IPW: Tolak Kenaikan Anggaran Polri

JAKARTA, KOMPAS.com -- Indonesia Police Watch (IPW) menilai, rencana kenaikan anggaran Polri dan menyamakan gaji penyidik Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi harus ditolak. Yang perlu dilakukan sekarang ini adalah mengusut kekayaan para pejabat Polri, yang umumnya memiliki rumah dan mobil mewah, yang sangat tidak sebanding dengan gajinya.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Sabtu malam (13/10/2012) menyatakan, sejak berpisah dari TNI, selama 12 tahun terakhir, Polri telah mendapatkan kenaikan anggaran 1.000 persen. Dalam catatan IPW, tahun 1999/2000 anggaran Polri hanya Rp 3,2 triliun. Tahun 2012, anggaran polisi melonjak menjadi Rp 39,78 triliun. Tahun 2013, Polri minta tambahan anggaran menjadi Rp 41 triliun.

"Ironinya, kenaikan anggaran yang begitu besar tak berbanding lurus dengan kenaikan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Keluhan terhadap anggota Polri yang suka melakukan pungli masih terus bermunculan. Begitu juga dugaan korupsi kian merebak. Salah satunya adalah kasus simulator SIM," tutur Neta.

Oleh karena itu, menurut Neta, sebelum menaikkan anggaran atau gaji Polri, IPW mendesak dilakukan pengusutan terhadap kekayaan lima kelompok anggota Polri. Mereka meliputi polisi yang memegang jabatan strategis, polisi yang memiliki wewenang dalam proyek pengadaan, memegang wilayah, yang memegang jasa pelayanan publik, dan yang memegang penanganan kasus. Begitu pula dengan polisi yang di wilayah tugasnya ada pertambangan, perkebunan, dan kawasan hutan.

"Tanpa pengawasan ekstra ketat kenaikan anggaran dan gaji Polri hanya menggarami laut, yang tidak akan membawa perubahan signifikan pada peningkatan sikap, prilaku maupun kinerja Polri. Contohnya sejak reformasi sejak 12 tahun lalu, dimana anggaran Polri sudah naik 1.000 persen, tapi sikap, perilaku, dan kinerja Polri masih saja dikeluhkan masyarakat," papar Neta.