Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasionalisme dari Meja Makan

Kompas.com - 13/10/2012, 09:25 WIB

Buat apa kita membikin grondwet, apa gunanya grondwet itu kalau ia tidak dapat mengisi perutnya orang yang hendak mati kelaparan. (Soekarno)

KOMPAS.com - Pangan ternyata lebih ampuh daripada senapan. Bukan ketiadaan senjata yang membuat sebuah negara ambruk, melainkan ketersediaan pangan yang cukup bagi rakyat.

Tanpa bedil, asal perut kenyang, orang masih bisa berkelahi. Tanpa pangan, sejuta bedil pun tak bisa menyalak mempertahankan sebuah negara-bangsa. Pangan jadi pertaruhan eksistensi rezim kekuasaan.

Korea Utara menggunakan segenap sumber daya demi membangun nuklir tetapi membiarkan rakyatnya kelaparan. Sementara Kuba, kendati minim persenjataan dan diembargo oleh Amerika Serikat dan sekutunya, tetap mampu bertahan lantaran berhasil menyediakan pangan secara mandiri. Tumbangnya sejumlah rezim di Jazirah Arab tak lepas dari krisis pangan. Bak minyak ditukar roti, negara-negara petrodollar itu menggadaikan kedaulatan pangan kepada ”Negeri Paman Sam”. Henry Kissinger benar, ”Control oil and you control nations; control food and you control the people.”

Pidato Bung Karno, 14 Agustus 1945, di BPUPKI, menegaskan substansi keberadaan negara untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan rakyat, ”Grondwet yang berisi droits de l ’homme et du citoyen itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin.” Karena itu, menurut Bung Karno, negara harus didasarkan pada paham kekeluargaan, tolong-menolong, gotong royong dan keadilan sosial, serta memupus individualisme dan liberalisme.

Imperialisme pangan

Apa yang kita makan mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Sepuluh tahun lalu mi instan menjadi barang mewah bagi masyarakat pedesaan. Sekarang, mi instan jadi menu keseharian yang tak bisa ditinggal meski bahan bakunya 100 persen impor. Belakangan, sebagian warga DKI Jakarta sulit mendapat air minum dalam galon. Air yang semula barang publik berubah jadi komoditas ekonomi. Masyarakat pun jadi konsumen yang taat.

Angka impor pangan nasional saat ini sudah mencapai 70 persen. Total impor pangan Indonesia pada 2011 mencapai Rp 125 triliun. Sebanyak 2 juta ton beras per tahun impor dari Vietnam, Thailand, China, India, dan Pakistan. Jagung dibeli dari India, Argentina, dan AS. Kedelai impor 70 persen dari AS, Malaysia, Brasil, dan Thailand. Terigu impor 100 persen dari Australia. Daging sapi impor 30 persen dari Australia. Gula impor 30 persen, gandum 5 juta ton per tahun. Susu 90 persen dari Selandia Baru.

Tak cuma garam yang kita beli 50 persen dari Australia, India, Singapura, Selandia Baru, dan Jerman, ikan asin pun impor. Ada 40 jenis ikan impor ternyata ada di perairan kita.

Kopi yang selama ini andalan ekspor pun berubah haluan seiring penurunan kapasitas produksi nasional. Impor kopi hingga April 2012 sudah 38.799 ton, padahal sepanjang 2011 volume impornya 27.605 ton. Sayuran dan produk hortikultura, seperti wortel, kol, cabe, bawang putih, tomat, dan bawang merah, pun senada. Sementara buah-buahan didominasi dari China.

Mantra liberalisasi, anak kandung globalisasi, seakan fatwa yang harus diterima tanpa syarat. Keran-keran keterbukaan ekonomi dibuka lebar tanpa kontrol. Alhasil, kartel korporasi mencengkeram sektor pertanian, menguasai dari hulu hingga hilir.

Mereka mengontrol rantai pasokan makanan, mulai dari riset, paten, bibit, pupuk, pestisida, pengolahan, distribusi, ritel, spekulasi harga di bursa komoditas, bahkan mendikte kebijakan pemerintah. Ingat bocornya memo di Wikileaks tentang bagaimana diplomat AS meyakinkan pemimpin Eropa agar menerima produk transgenik (GMOs) dari Monsanto?

Kartel korporasi, seperti Monsanto, Syngenta, Dupont, Bayer, mencengkeram benih dan agrokimia. ADM, Louis Dreyfus, Cargill, Bunge menguasai distribusi perdagangan dan pengolahan bahan mentah. Pengolahan pangan dan minuman ada di tangan Nestle, Kraft, Unilever, dan PepsiCo. Adapun di sektor ritel bertengger Walmart, Carrefour, Metro, dan Tesco.

Di pelupuk mata, produk teh Sari Wangi dan kecap Bango kini 100 persen milik Unilever (Inggris). Kecap, sirup, saus ABC 65 persen sahamnya dipegang HJ Heinz (AS). Lalu, 74 persen saham Aqua dikuasai Danone (Perancis). Ades 100 persen milik Coca-Cola (AS). Produk susu, makanan bayi SGM, 82 persen sahamnya milik Numico (Belgia). Rokok Dji Sam Soe, 100 persen dikuasai Philip Morris (AS).

Basis ketahanan bangsa

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com