Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sering Konflik, Megawati Sentil Kader PDI-P

Kompas.com - 12/10/2012, 19:39 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyindir kader PDI-P yang masih berkonflik. Sindiran itu diungkapkan Megawati ketika Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/10/2012).

Megawati mengatakan, penyakit lama konflik antara eksekutif dengan DPRD masih saja terjadi. "Terutama (konflik) antarsesama kader PDI Perjuangan tetap awet di banyak daerah," kata Megawati ketika membuka Rakernas II. Dia tidak menyebut siapa kader yang dimaksud.

Megawati juga menyinggung perilaku patologis sejumlah kader PDI-P. Perilaku dan mentalitas politik "pokok-e", mau menang sendiri, feodal, dan mengerasnya pembatasan rekrutmen jabatan politik hanya pada orang-orang terdekatnya, kata dia, terus terjadi di berbagai daerah.

Berbagai realitas itu, lanjut Megawati, perlu dilakukan koreksi dalam forum Rakernas II ini untuk mempersiapkan Pemilu 2014 . Dia mengingatkan kepada seluruh kader PDI-P bahwa ketika mereka tidak solid, maka setengah kekalahan sudah berada di tangan.

"Mengapa? Karena politik adalah soal kolektivitas, soal bersama, soal kita. Bukan soal individu, bukan soal orang-perorangan, atau soal aku, dan bukan pula soal banyak uang," kata mantan Presiden itu.

Megawati menambahkan, "Tidak ada satu pun individu yang cukup besar dan cukup digdaya untuk bisa melaksanakan politik seorang diri. Tidak juga seorang pemimpin. Karenanya, politik mesti dikerjakan secara gotong-royong, mesti dicapai secara bermusyawarah,mesti dialirkan melalui organisasi dan jaringan."

Rakernas itu dihadiri seribuan pengurus PDIP di Dewan Pimpinan Pusat hingga daerah di seluruh Indonesia, dan politisi senior PDIP. Hadir pula para kepala daerah yang berasal dari PDIP seperti Gubernur Jatim Soekarwo, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, dan Gubernur DKI Jakarta terpilij Joko Widodo alias Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com