KPK Kembali Ajukan Anggaran Gedung Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengajukan permohonan alokasi anggaran untuk gedung baru pada rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (11/10/2012). Ini adalah upaya ketiga kalinya yang dilakukan KPK setelah dua kali rencana itu ditolak oleh DPR.

"KPK mengalokasikan pembangungan gedung dengan harapan dapat disetujui DPR di kemudian hari," ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnain di hadapan anggota Komisi bidang hukum ini.

Zulkarnain menjelaskan, KPK sudah berusaha memenuhi saran Komisi III untuk meminjam gedung lembaga pemerintahan lain. Namun, hingga kini KPK baru bisa memakai gedung Kementerian BUMN yang menampung 111 pegawai dan Gedung Uppindo yang menampung 111 pegawai KPK. Sementara pegawai KPK yang masih berada di gedung KPK Jalan HR Rasuna Said, Kuningan jumlahnya sudah cukup banyak yakni 700 pegawai.

Penempatan pegawai di banyak tempat ini dinilai tidak lagi efektif. Oleh karena itu, KPK sempat berusaha meminjam gedung BPPT, gedung Kementerian Hukum dan HAM, dan gedung Kementerian Keuangan. Namun, BPPT dan Kementerian Hukum dan HAM belum memberikan tanggapan.

Sementara Kementerian Keuangan tidak bisa menyanggupi permintaan KPK. "KPK memerlukan penyatuan aktifitas para pegawai dan fungsi-fungsi ruang dalam satu gedung untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan keamanan bagi pengoperasiannya. Kami berharap Komisi III bisa memenuhinya," ucap Zulkarnain.

Upaya pengalokasian anggaran untuk gedung baru KPK terbilang tidak terlalu mulus. Sudah dua kali DPR menolak permintaan KPK itu. Pada tanggal 12 Juni 2008 lalu, untuk pertama kalinya KPK meminta tambahan dana untuk pembangunan gedung KPK senilai Rp 187,9 miliar. Namun tidak disepakati Komisi III. Usulan itu kembali ditolak pada tanggal 16 September 2008.

Pada tanggal 4 Desember 2008, KPK menerima surat dari Kementerian Keuangan terkait tambahan anggaran senilai Rp 90 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan gedung baru. Tetapi, dana itu tidak bisa langsung cair dan harus terlebih dulu dikoordinasikan dengan Komisi III untuk mendapat rekomendasi dan penetapan.

Ternyata, Komisi III justru menjawabnya dengan memberikan tanda bintang terhadap anggaran itu. Terakhir pada tanggal 5 September 2012, KPK kembali mengajukan permintaan untuk buka blokir dana pembangunan gedung KPK yang sebelumnya diberi tanda bintang. Tetapi, sampai saat ini belum ada jawaban dari komisi III DPR.