Parpol Tuding Sipol KPU Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golongan Karya (Golkar) dan Nasional Demokrat (Nasdem) menuding Sistem Informasi Politik (SIPOL) yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bermasalah. Pasalnya KPU ditenggarai seringkali salah dalam melakukan input data yang merugikan partai politik calon peserta pemilu 2014.

"Sipol ini sistemnya belum sempurna dan layak dipakai sebagai salah satu persyaratan verifikasi," kata Ketua DPP Partai Nasdem Endang Tirtana di Jakarta, Kamis (11/10/2012).

Endang menyayangkan sosialisasi Sipol yang baru disosialisasikan beberapa hari menjelang proses verifikasi. Hal ini menyebabkan potensi kesalahan memasukkan data tak dapat dihindari. Terkait keanggotaan parpol berdasarkan Sipol, KPU melakukan koordinasi dengan KPU di daerah.

"Jika data itu bertukar dengan kabupaten lain, ini sangat merugikan parpol. Input yang dimasukkan dan dikeluarkan oleh Sipol ini sering beda. Nasdem menyambut baik Sipol ini dalam kaitan mempermudah parpol. Namun kalau tidak siap, ini akan menimbulkan masalah baru," pungkasnya.

Sementara itu Ketua Balitbang Golkar Indra J. Piliang berpendapat, Sipol tidak menyelesaikan masalah parpol. Bahkan, hal ini dapat menimbulkan kekacauan. Ia mencontohkan, kekacauan tersebut terkait syarat data keanggotaan parpol per satu kabupaten. Menurutnya, Sipol mencantumkan data keanggotan parpol per satu kecamatan.

"Padahal syarat dari UU hanya 1.000 anggota per kabupaten. Positifnya KPU ingin ambil data real di lapangan. Namun dari sisi parpol, ini menimbulkan kekacauan dan kami dirugikan," kata Indra.

Lebih jauh Indra mengungkapkan melalui Sipol ini parpol diharuskan tetap kerja, seperti membantu kerja KPUD. Padahal, berdasarkan tujuannya Sipol justru menafikkan hal semacam itu. Tugas dari KPUD selayaknya lepas dari campur tangan parpol untuk menjamin independensi dan profesionalitas lembaga penyelenggara pesta rakyat, pemilihan umum.

Sementara itu, Wakil Ketua KPU Hadar N. Gumay menyatakan, kehadiran Sipol bertujuan mengatur data parpol agar teratur. Selain itu, Sipol membuktikan keseriusan parpol dalam mengikuti Pamilu.

"KPU ingin agar penyelenggaraan pemilu 2014 lebih baik dari sebelumnya. Sipol digunakan sebagai dasar kerja administratif KPU," pungkas Hadar.