Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri: Penyidikan Kasus Novel Dijalankan Terus

Kompas.com - 11/10/2012, 18:55 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komisaris Jenderal Nanan Sukarna mengatakan, kepolisian tetap akan mengusut tuntas kasus Komisaris Novel Baswedan yang saat ini bertugas sebagai penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, kepolisian masih melakukan evaluasi terhadap penanganan kasus Novel yang sebelumnya ditegur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa waktu dan penanganannya tidak tepat.

"Silakan penyidikan dijalankan terus. Kemudian kita lihat, akomodir, karena juga tidak boleh dibiarkan," ujar Nanan seusai menghadiri seminar di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10/2012).

Dalam proses mengusut kasus ini, Polri tidak akan mengganggu tugas Novel sebagai penyidik di KPK. Namun, menurut Nanan, sebelum terbukti, maka penyidikan kasus dugaan penganiayaan berat pada tersangka pencuri sarang burung walet tahun 2004 itu tetap dilanjutkan. Nanan pun mengapresiasi beberapa pihak seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang turut mencari kebenaran kasus delapan tahun silam.

"Apakah betul ada yang hilang dalam penanganan perkara itu di lapangan? Saya juga mohon, kemarin saya dengar, Kontras, Komnas HAM Kompolnas, malah sudah turun ke lapangan. Itu penting, bagaimana diawasi kepolisian ini dengan benar dan transparan," terang Nanan.

Menurut Nanan, kejanggalan yang dirasa beberapa kalangan atas kasus Novel harus diusut dengan diawasi tim independen. Polri merasa berkewajiban dalam mengungkap kasus tersebut. "Jadi tim independen yang bisa dipercaya oleh masyarakat dan media ini sama-sama mengecek seperti apa prosesnya. Jadi jangan sampai ada ketidakpercayaan ini," terangnya.

Sementara itu, KPK menilai kasus Novel telah selesai pada 2004. Penembakan itu perbuatan anak buahnya di Polda Bengkulu. Sebagai kasat Reskrim, Novel juga bertanggung jawab dan telah menjalani sidang kode etik saat itu.

"Nah, mungkin siapa tahu ada mekanisme sidang kode etik yang tidak benar dulunya. Kalau tidak benar, berarti tidak ada masalah. Kalau benar ada konsekuensi. Tapi prinsipnya ada korban yang ditembak, ada yang meninggal dan ada yang pelurunya masih di kaki. Ketahuannya baru diangkat (peluru). Kewajiban kita, internal tidak bisa melindungi siapa pun termasuk saya sendiri, kalau ada apa-apa, ya ditindak," papar Nanan.

Berita-berita terkait dapat diikuti dalam topik "Polisi vs KPK"

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Nasional
    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    Nasional
    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    Nasional
    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Nasional
    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Nasional
    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Nasional
    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Nasional
    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Nasional
    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Nasional
    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Nasional
    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Nasional
    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Nasional
    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com