Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras : Banyak Kasus Kekerasan Tidak Ditindaklanjuti Polisi

Kompas.com - 07/10/2012, 19:42 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain memberikan dukungannya kepada KPK, terkait upaya penangkapan aparat Polda Bengkulu kepada Novel Baswedan, yang saat ini berstatus penyidik KPK atas kasus dugaan korupsi di Korlantas, LSM Kontras yang mendampingi sejumlah korban kekerasan juga menilai polisi lambat mengusut kasus yang menimpa mereka.

M Daud, Staf Divisi Pemantauan dan Inpunitas Kontras mengatakan, banyak kasus dan laporan yang diterima pihaknya tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. "Kasus yang menimpa para korban ini tidak pernah ditindak, ada kasus seperti di Bima dan Kasus Mesuji. pertanyaannya, apa mereka (pelaku) sudah dihukum? Ini kan nggaK jelas," kata Daud kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (7/10/2012) sore.

Pihak Kontras menyatakan, upaya penangkapan Novel pada kasus yang terjadi di Bengkulu, tidak mencerminkan itikad baik Polri atas kasus serupa yang dialami para korban kekerasan lain. Daud mengatakan, upaya penangkapan Novel oleh aparat Polda Bengkulu di KPK adalah upaya kriminalisasi oleh kepolisian.

"Kita lihat banyak kasus-kasus lain yang tidak dibongkar dan mengendap oleh polisi, tetapi justru saudara Novel yang menyidik kasus korupsi mau ditangkap dengan tuduhan kasus yang sudah delapan tahun," ujarnya.

Sinung Karto, Kepala Divisi Advokasi Kontras, juga mengutarakan hal senada. Adanya pengabaian ini menunjukkan penegakan hukum di tubuh Polri tidak berjalan maksimal. "Semestinya kasus-kasus seperti ini terlebih dahulu didahulukan, tapi sampai sekarang tidak pernah kasus itu ditindaklanjuti," ujarnya.

Dari data Kontras sepanjang 2011-2012, tercatat sebanyak 40 kasus yang ditangani menunjukan kecenderungan baik dari segi pengabaian kasus maupun ketidakmampuan polisi dalam mencegah dan mengusut kasus kekerasan yang terjadi. Hal ini diikuti model tindakan pelanggaran HAM yang kerap terjadi disetiap kasus. Beberapa kasus itu yakni di antaranya yakni mengenai kasus Mesuji (2012), kasus Sape - Bima (2011), kasus petani Rokan Hulu (2012), kasus Ogan Hilir (2012), kelompok Syiah Sampang (2012), dan sejumlah kasus lain diwilayah Tanah Air.

Berita terkait dapat diikuti di topik : POLISI VS KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com