Sudi: Presiden Tidak Diam

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi membantah anggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diam dan seolah tidak peduli terhadap polemik yang terjadi antara Kepolisian Negara RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, apa yang terjadi tak serunyam yang digambarkan selama ini.

"Presiden tidak mendiamkan. Presiden menjalankan sistem. Keadaan tidak serunyam yang digambarkan orang tertentu," kata Sudi, dalam pernyataan kepada pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Minggu (7/10/2012) sore.

Ia mengatakan, sejak awal terjadi ketegangan antara Polri dan KPK, Presiden selalu mengikuti perkembangan. Sikap ataupun respons Presiden, kata dia, tak selalu harus diungkapkan. "Presiden tidak perlu menyampaikan sikap Presiden kepada LSM tertentu atau politisi tertentu. Setiap persoalan di negeri ini, Presiden tidak pernah alpa mengikuti. Paling tidak memberikan arahan bagaimana agar tidak berkembang," papar Sudi.

Sudi juga menyoroti perkembangan yang terjadi di media sosial. Ia mengemukakan, ada hal-hal atau anggapan yang tidak pantas ditujukan kepada Presiden. Presiden SBY sendiri, kata dia, siap mengambil alih jika polemik kedua institusi ini tidak menemukan jalan keluar. Pernyataan resmi Presiden akan disampaikan pada Senin (8/10/2012) atau paling lambat Selasa (9/10/2012) siang.

Sejak berkembangnya polemik antara Polri dan KPK, di antaranya terkait penarikan penyidik Polri yang bertugas di KPK, wacana revisi Undang-Undang KPK yang dinilai pelemahan KPK, hingga tindakan Polri yang mengirimkan personeilnya untuk menangkap penyidik KPK asal Polri, Novel Baswedan, respons Presiden selalu ditunggu. Di media sosial, Tagar (#) "saveKPK" dan "presidenkemana" mewarnai linimasa di twitterland. Situs salingsilang mencatat, tagar "saveKPK" menjadi salah satu topik tren di twitter Indonesia.

Dorongan agar Presiden memberikan pernyataan juga muncul dari sejumlah kalangan. Di antaranya guru besar Fakultas Hukum UI Hikmahanto Juwana. Ia mengatakan, Presiden harus menyelamatkan institusi kepolisian dari tindakan unsur pimpinan Polri yang akan melunturkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

Berita terkait dinamika polemik Polri dan KPK dapat diikuti dalam topik:
Polisi vs KPK
Revisi UU KPK
KPK Krisis Penyidik
Dugaan Korupsi Korlantas Polri