Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasukan Semut Rangrang Sambangi KPK

Kompas.com - 04/10/2012, 17:35 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dengan berpakaian serba hitam, mereka mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (4/10/2012) sidang ini. Tampak poster dan spanduk bertuliskan "Save KPK, Save Indonesia" mereka usung dan bentangkan di halaman gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Mereka, seratusan orang yang tergabung dalam kelompok #SaveKPK dan #Bersihkan Polri, menyambangi gedung KPK untuk menyampaikan dukungannya agar KPK menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM). Kasus tersebut diduga melibatkan dua jenderal Kepolisian, yakni Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo dan Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo.

Kelompok #SaveKPK dan #Bersihkan Polri itu terdiri dari seniman, aktivisi antikorupsi, akademisi, mahasiswa, dan tokoh lintas agama. Mereka menamakan diri sebagai pasukan semut rangrang. "Pasukan semut rangrang ini elemen-elemen manusia yang otentik. Manusia fitrah yang menjaga fitrahnya. Ada dosen, mahasiswa, budayawan, orang kantor yang rela meninggalkan pekerjaannya untuk datang ke sini," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat menyambut kedatangan pendukung KPK itu.

Busyro dan Ketua KPK Abraham Samad mengapresiasi dukungan masyarakat yang mengalir terus ke KPK. Menurut Abraham, KPK tidak membutuhkan political will dari para politikus melainkan butuh dukungan masyarakat. "Dan terimakasih atas dukungan kalian sehingga KPK bisa kuat sampai detik ini. KPK akan terus menghadapi para koruptor meskipun jenderal sekalipun," ucap Abraham.

Salah satu anggota #SaveKPK, peneliti Indonesi Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, meminta KPK agar tidak ragu mengusut tuntas kasus simulator SIM tersebut. Tama pun mengatakan, dukungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibutuhkan dalam hal ini.

"Kedatangan teman-teman di sini merupakan bentuk nyata dan tidak hanya berita. KPK harus segera membersihkan Polri," tambahnya.

Anggota #SaveKPK yang lain, sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola, mengatakan, kewengan KPK tidak boleh disunat. Sebagai lembaga pemberantas tindak pidana korupsi yang termasuk kejahatan luar biasa, katanya, KPK butuh kewenangan yang luar biasa pula.

"Kalau berani nanti kita sunat sekalian. Jangan berani mengebiri KPK. Kalau berani, kita kebiri koruptor," ucapnya.

Dalam akhir pertemuan, kelompok #SaveKPK dan #Bersihkan Polri kompak berteriak "Save Indonesia, save KPK, tangkap Djoko, besok!!!"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

    KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

    Nasional
    Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

    Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

    Nasional
    Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

    Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

    Nasional
    Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

    Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

    Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

    Nasional
    Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

    Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

    Nasional
    PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

    PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

    Nasional
    Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

    Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

    Nasional
    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Nasional
    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Nasional
    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Nasional
    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Nasional
    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com