Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasukan Semut Rangrang Sambangi KPK

Kompas.com - 04/10/2012, 17:35 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dengan berpakaian serba hitam, mereka mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (4/10/2012) sidang ini. Tampak poster dan spanduk bertuliskan "Save KPK, Save Indonesia" mereka usung dan bentangkan di halaman gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Mereka, seratusan orang yang tergabung dalam kelompok #SaveKPK dan #Bersihkan Polri, menyambangi gedung KPK untuk menyampaikan dukungannya agar KPK menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM). Kasus tersebut diduga melibatkan dua jenderal Kepolisian, yakni Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo dan Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo.

Kelompok #SaveKPK dan #Bersihkan Polri itu terdiri dari seniman, aktivisi antikorupsi, akademisi, mahasiswa, dan tokoh lintas agama. Mereka menamakan diri sebagai pasukan semut rangrang. "Pasukan semut rangrang ini elemen-elemen manusia yang otentik. Manusia fitrah yang menjaga fitrahnya. Ada dosen, mahasiswa, budayawan, orang kantor yang rela meninggalkan pekerjaannya untuk datang ke sini," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas saat menyambut kedatangan pendukung KPK itu.

Busyro dan Ketua KPK Abraham Samad mengapresiasi dukungan masyarakat yang mengalir terus ke KPK. Menurut Abraham, KPK tidak membutuhkan political will dari para politikus melainkan butuh dukungan masyarakat. "Dan terimakasih atas dukungan kalian sehingga KPK bisa kuat sampai detik ini. KPK akan terus menghadapi para koruptor meskipun jenderal sekalipun," ucap Abraham.

Salah satu anggota #SaveKPK, peneliti Indonesi Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, meminta KPK agar tidak ragu mengusut tuntas kasus simulator SIM tersebut. Tama pun mengatakan, dukungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibutuhkan dalam hal ini.

"Kedatangan teman-teman di sini merupakan bentuk nyata dan tidak hanya berita. KPK harus segera membersihkan Polri," tambahnya.

Anggota #SaveKPK yang lain, sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola, mengatakan, kewengan KPK tidak boleh disunat. Sebagai lembaga pemberantas tindak pidana korupsi yang termasuk kejahatan luar biasa, katanya, KPK butuh kewenangan yang luar biasa pula.

"Kalau berani nanti kita sunat sekalian. Jangan berani mengebiri KPK. Kalau berani, kita kebiri koruptor," ucapnya.

Dalam akhir pertemuan, kelompok #SaveKPK dan #Bersihkan Polri kompak berteriak "Save Indonesia, save KPK, tangkap Djoko, besok!!!"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

    Nasional
    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

    Nasional
    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

    Nasional
    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

    Nasional
    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

    Nasional
    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

    Nasional
    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

    Nasional
    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

    Nasional
    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

    Nasional
    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

    Nasional
    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

    Nasional
    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

    Nasional
    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

    Nasional
    Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

    Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com