Lupakah Rakyat pada Pemberontakan G30-S PKI?
Dilupakan?
Setiap tahun, bangsa Indonesia, siapa pun presidennya mulai Soeharto, Abdurrahman Wahid, BJ Habibie, Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudhoyono sampai saat ini, selalu datang ke Lubang Buaya untuk memperingati gagalnya upaya pemberontakan yang biasa disebut Hari Peringatan Kesaktian Pancasila itu.
Pada upacara ini, sang presiden setelah memimpin upacara, kemudian beserta para undangan mendatangi lubang-lubang yang digali untuk menyembunyikan jenazah para korban penculikan yang didalangi partai komunis tersebut.
Sekalipun upacara tiap tahun dilaksanakan di Jakarta dan seluruh tanah air, tetap saja muncul pertanyaan-pertanyaan amat sederhana, antara lain sekalipun PKI dibubarkan, secara otomotis sudah hilangkah pikiran dan ajaran komunis di Tanah Air tercinta ini? Apakah ajaran komunis yang masih ada di berbagai negara seperti China, Rusia, Kuba tidak mungkin menyusup lagi ke Indonesia melalui berbagai cara dan berbagai sarana? Sudahkah dan selalukah pemerintah menyiapkan langkah mengusir ajaran komunis, termasuk dalma "bentuk barunya"?
Sekalipun PKI sudah dibubarkan, bangsa Indonesia tetap berhubungan dengan berbagai negara komunis di berbagai belahan dunia yang bisa diperkirakan akan tetap berusaha masuk ke Indonesia melalui berbagai cara dan bentuk, apalagi negara -negara komunis itu tahu betul kerawanan dan kegelisahan yang muncul di sini, misalnya sikap apriori sejumlah warga terhadap para pejabat, prilaku koruptif sebagian pejabat dan pegawai negeri, hingga legislatif dan yudikatif.
Lalu, apakah TNI dan Polri terus memantau kemungkinan masuknya lagi pikiran komunis dan orang-orangnya ke sini.
Pemberontakan G-30-S PKI memang sudah terjadi puluhan tahu lalu, tapi apakah bangsa ini sudah boleh lega bernapas sehingga "membusungkan dada" siap menghadapi kemungkinan masuknya ajaran komunis ke sini.
Pertanyaan demi pertanyaan ini bisa muncul setiap saat terutama jika bangsa Indonesia memasuki bulan September dan Oktober khususnya dan tidak mudah menjawabnya.
Namun para pejabat, mulai dari yang tertinggi seperti presiden, wakil presiden, menteri- menteri, sampai pimpinan TNI dan Polri, tokoh agama, pendidik, dan pimpinan partai politik seharusnya menjamin bahwa komunis dalam bentuk apa pun tidak akan masuk lagi ke Indonesia, karena sekarang saja masyarakat dan bangsa ini sudah direpotkanh oleh setumpuk masalah yang harus dihadapinya.