Wakapolri: Jangan Ribut soal Kewenangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komisaris Jenderal Nanan Sukarna menyinggung kasus dugaan korupsi simulator SIM yang ditangani Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, publik jangan terus mempermasalahkan soal kewenangan penanganan simulator SIM. Perebutan kewenangan justru hanya akan membuat kedua institusi itu seolah bertengkar.

"Jadi konteksnya, mindset-nya, jangan ribut soal kewenangan karena itulah yang menjadikan kita berantem," ujar Nanan di Hotel Atlet Century Senayan, Jakarta, Rabu (26/9/2012).

Menurut Nanan, keduanya lebih baik fokus pada tanggung jawab untuk sama-sama memberantas korupsi. "Yang harus kita ributkan adalah peran, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Tapi kalau berebut kewenangan, pasti bermasalah semua. Ribut semua institusi-institusi ini," lanjutnya.

Nanan menegaskan, jika terdapat oknum bermasalah di institusi Polri, maka kasusnya akan tetap diusut sampai tuntas. Menurutnya, Polri pun tidak akan melindungi oknum-oknum dalam institusinya.

"Manakala ada oknum, tindak oknum. Tidak ada oknum berlindung di institusi. Tidak boleh institusi melindungi oknum. Harus transparan, terbuka, akuntabel ke publik, itu kuncinya," ungkap Nanan.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) ditangani oleh KPK dan Polri. Kasus ini bermula dari laporan pihak subkontraktor proyek simulator Sukotjo S Bambang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah melakukan penyelidikan, KPK menetapkan mantan Kepala Korlantas Polri, Irjen Djoko Susilo, sebagai tersangka pada 27 Juli 2012.

KPK juga menetapkan Wakil Kepala Korlantas Brigjen (Pol) Didik Purnomo sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek; pihak pemenang tender, Budi Susanto; dan subkontraktor, Sukotjo S Bambang, sebagai tersangka.

Polri juga telah menetapkan lima tersangka sejak Rabu (1/8/2012). Kelimanya adalah Didik Purnomo; Ketua Pengadaan Simulator SIM, Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan; dan Bendahara Korlantas Polri, Komisaris Legimo. Dari pihak swasta ada Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang.

Adapun KPK dan Polri menetapkan tiga tersangka yang sama, yakni Didik Purnomo, Budi Susanto, dan Sukotjo Bambang. Polri pun mengaku telah mengirimkan berkas perkara Didik dan Budi kepada Kejaksaan Agung.

Kedua kasus yang sama-sama disidik oleh Polri dan KPK ini menuai polemik. Berbagai pihak menginginkan kasus diserahkan sepenuhnya kepada KPK, mengingat beberapa anggota kepolisian ikut terseret dalam kasus tersebut. Baik KPK maupun Polri mengaku tengah bersinergi untuk menangani kasus dengan tersangka yang sama itu.

Ikuti polemik penanganan kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM di liputan khusus Dugaan Korupsi Korlantas Polri.