Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hartati: Benar Jadi Salah, Salah Jadi Benar

Kompas.com - 19/09/2012, 16:17 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus dugaan suap Buol, Hartati Murdaya Poo diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar lima jam terkait posisinya sebagai tersangka. Seusai diperiksa, Hartati mengatakan akan mengungkap hasil pemeriksaannya dalam persidangan nanti. "Ya nanti saya jawab di persidangan karena itu sudah pernah dijawab," kata Hartati di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (19/9/2012).

Menurut Hartati, materi pemeriksaan hari ini hanya mengulang pemeriksaan sebelumnya. Beberapa waktu lalu, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Hartati pernah diperiksa sebagai saksi untuk dua anak buahnya, Gondo Sudjono dan Yani Anshori. Seperti sebelumnya, Hartati kembali membantah menyuap Bupati Buol, Amran Batalipu.

Menurut Hartati, dirinya hanya korban pemerasan dan korban pengkhianatan. "Doakan saja, yang benar, benar, yang salah, salah," ucap Hartati.

Presiden Direktur PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (PT CMM) ini mengaku dikhianati oleh direktur PT HIP, Totok Lestiyo. Menurutnya, Totok melakukan penggelapan, membawa kabur uang perusahaan untuk diberikan kepada orang lain. "Uangnya hilang, perusahaan namanya rusak dan saya jadi korban," kata Hartati.

Adapun Totok beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi untuk dua anak buah Hartati, yakni Gondo Sudjono dan Yani Anshori. Kedua anak buah Hartati yang juga petinggi PT HIP itu didakwa ikut menyuap Amran. Keduanya didakwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Hartati, Totok, dan Arim (Financial Controller PT HIP), menyuap Amran. KPK juga sudah menetapkan Amran sebagai tersangka.

Menurut KPK, pemberian suap ke Amran tersebut dilakukan Hartati bersama-sama anak buahnya terkait kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Sementara Hartati berulang kali mengaku diperas Amran. Perusahaannya dimintai uang oleh Amran sebesar Rp 5 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com