Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

20 Penyidik Masih Berkantor di KPK

Kompas.com - 17/09/2012, 18:41 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua puluh penyidik Kepolisian yang masa kerjanya dianggap habis dan tidak diperpanjang kontraknya, diketahui masih berkantor di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pimpinan KPK meminta Polri untuk menunda penarikan 20 tersebut. "Mereka masih berkantor di KPK. Saya enggak tahu per tanggal berapa mereka selesai," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Senin (17/9/2012).

Menurut Johan, pihaknya tidak dapat mengatakan apakah keberadaan 20 penyidik Polri di KPK itu ilegal karena Polri telah meminta mereka kembali.

Seperti diketahui, Polri mengirimkan surat kepada KPK yang isinya memberitahukan bahwa kontrak kerja 20 penyidiknya di KPK sudah habis dan tidak diperpanjang. Penarikan penyidik dalam jumlah besar sekaligus ini dilakukan di tengah maraknya kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK.

Menurut Johan, tidak diperpanjangnya kontrak kerja 20 penyidik itu akan mengakibatkan melambatnya pengusutan kasus-kasus di KPK. Oleh karena itulah, lanjutnya, pimpinan KPK akan berkoordinasi dengan Kepala Polri terlebih dahulu untuk meminta agar 20 penyidik ini tetap dipekerjakan di KPK.

"Kasus yang ditangani sangat banyak, rata-rata satu penyidik itu tangani dua hingga tiga kasus," tambahnya.

Sementara Polri mengatakan bahwa tidak diperpanjangnya masa kerja para penyidik itu di KPK dilakukan semata-mata untuk kepentingan pembinaan karier para penyidik.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen (Pol) Sutarman mengatakan bahwa para penyidik tersebut tidak berkembang jenjang karirnya jika hanya di KPK saja. Sutarman juga menyalahkan KPK yang dianggapnya tidak dari jauh-jauh hari meminta penyidik pengganti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

    Nasional
    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

    Nasional
    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com