Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Tegas, Penembakan WNI Dianggap Biasa

Kompas.com - 13/09/2012, 16:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kembali terjadinya penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia dinilai akibat pemerintah Indonesia tak pernah tegas terhadap rentetan kasus serupa selama ini. Akibatnya, kepolisian Malaysia menganggap penembakan WNI hal yang biasa.

"Diplomasi pemerintah gagal karena kasus serupa tidak ada yang tuntas. Jadi legitimasi buat aparat, seolah-olah menembak orang Indonesia sah aja," kata Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis ( 13/9/2012 ).

Hal itu dikatakan Tubagus ketika dimintai tanggapan tewasnya lima warga Indonesia di Malaysia setelah ditembak kepolisian Malaysia.

Tubagus mengatakan, pemerintah wajib melakukan investigasi mendalam mengenai peristiwa itu terutama memastikan apakah benar lima WNI itu terlibat kasus kriminal. Selain itu, kata dia, perlu dicari tahu apakah penembakan selama ini akibat kesalahan teknis ketika menghadapi orang yang diduga terlibat kriminal atau tidak.

"Apakah (penembakan WNI) itu kebijakan dari komandan polisi? Apakah itu menjadi kebijakan negara? Biar kita tahu pada level mana kita ambil keputusan untuk melangkah," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, berdasarkan catatan Kompas, penembakan lima WNI itu merupakan yang ketiga dalam tujuh bulan terakhir. Maret 2012 , Abdul Kadir Jaelani (25), Herman (34), dan Mad Noor (28) dari Nusa Tenggara Barat ditembak polisi Malaysia di Port Dickson, Negeri Sembilan. Juni 2012 , tiga WNI asal Jawa Timur ditembak mati di Kuala Lumpur. .

Polisi Malaysia mengklaim para korban ditembak karena dipergoki akan merampok. Kecuali terhadap tiga korban tewas pada Juni 2012 , tuduhan itu tidak dibuktikan. Untuk tiga korban pada Juni 2012 , polisi Malaysia mengajukan alasan mereka menembaki polisi sebelum tewas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Nasional
    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Nasional
    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Nasional
    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Nasional
    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Nasional
    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Nasional
    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com