Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Apresiasi Keterangan Antasari

Kompas.com - 13/09/2012, 14:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi keterangan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dalam rapat tim pengawas kasus Bank Century DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (13/9/2012).

Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada wartawan di Jakarta, Rabu, mengatakan pihak Istana mengapresiasi keterangan Antasari yang menyampaikan bahwa Presiden tidak pernah memimpin rapat yang membahas rencana bail out Century.

"Dari testimoni Pak Antasari tadi sudah jelas bahwa tidak benar bahwa Presiden memimpin rapat yang membahas pengucuran bail out Bank Century," kata Julian.

"Bagaimana pun kami apresiasi apa yang sudah disampaikan Pak Antasari. Sudah sangat jelas membantah apa yang dispekulasikan bahwa Presiden Yudhoyono memimpin lansung rapat pengucuran bail out Bank Century," kata Julian.

Dengan keterangan itu, katanya, seharusnya, permasalahan itu tidak perlu lagi digulirkan atau dibahas tanpa ujung pangkal.

"Ini yang menjadi perhatian kita, setelah penjelasan Pak Antasari, kalau memang terus digulirkan, diangkat, ini sebetulnya apa dan arahnya ke mana. Atau ada unsur kepentingan politik tertentu. Karena kita tidak melihat arahnya untuk kepentingan masyarakat luas, arahnya parsial," katanya.

Julian menilai justru yang lebih penting saat ini adalah mengejar dan mengembalikan aset negara yang hilang karena kasus korupsi.

"Kita masih perlu mengejar aset yang lebih penting untuk bisa dinikmati bersama masyarakat. Kalau tujuannya pemerintah dan unsur legistlatif memikirkan langkah terbaik atau mempcepat pengembalian aset di luar negeri, itu kita akan bersinergi dan bersemangat. Tapi kalau berputar di sini-sini terus, sementara ini sudah jelas," ujarnya.

Ia juga mengatakan bila ada permintaan resmi dari pihak DPR RI mengenai transkrip rapat 9 Oktober 2008 tersebut, maka pihak istana akan menyampaikannya pada DPR RI.

"Kalau memang secara resmi menulis surat kepada presiden untuk minta notulen rapat 9 Oktober 2008 berikut rekaman, tentu akan dipenuhi karena ini lembaga (DPR) yang meminta. Dan sebagaimana diketahui bahwa rapat 9 Oktober 2008 itu dihadiri Menko Polhukam, Menko perekonomian ad interim, Mensesneg, Menteri BUMN dan Seskab," katanya.

Berita terkait keterangan Antasari di Timwas Century dapat diikuti dalam topik "Timwas Panggil JK dan Antasari" dan testimoni Antasari dalam "Antasari, Century, dan SBY"

Baca pula Transkrip Rapat 9 Oktober 2008 (I), dan Transkrip Rapat 9 Oktober 2008 (II)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com