Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relokasi Tidak Tepat untuk Korban Kekerasan

Kompas.com - 10/09/2012, 23:35 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

SAMPANG, KOMPAS.com — Ide merelokasi kelompok Syiah korban kekerasan di Sampang, Madura, Jawa Timur, bukanlah gagasan yang tepat. Mereka berhak untuk kembali ke kampung halamannya, tempat mereka lahir, besar, menggantungkan hidup, dan kaitan lain.

Pendapat itu disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Antaragama (Ketua MUI Bidang Hubungan Antaragama) Slamet Effendy Yusuf, Senin (10/9) di Jakarta. "Gagasan relokasi itu tidak tepat," katanya.

Terlebih lagi, konstitusi menjamin, warga negara berhak untuk memilih tempat tinggal dan menjalankan keyakinan keagamaannya. Hingga kini ada sekitar 240 pengungsi dari kelompok Syiah di GOR Sampang.

Mereka adalah korban penyerangan massa di Kampung Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Sampang, Madura, akhir Agustus lalu. Slamet Effendy Yusuf mengungkapkan, seseorang memilih tinggal di suatu tempat karena tempat itu merupakan tanah kelahiran, besar, kehidupan, dan segala kaitan lain.

Banyak orang yang sangat terikat dengan satu tempat tertentu, termasuk kelompok Syiah di Kampung Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Sampang. Mereka sulit dipaksa untuk hidup di tempat lain. Jalan keluar yang semestinya diupayakan adalah bagaimana mengembalikan mereka ke kampung halaman dengan jaminan keamanan.

"Pemerintah perlu membangun dialog terus-menerus antara kelompok Sunniy-Syiah agar mereka dapat hidup bersama dan saling menghargai," katanya.

Untuk itu, lanjut Slamet Effendy Yusuf, diperlukan upaya mempertemukan hal-hal yang sama di antara kedua kelompok itu. Tiap-tiap pimpinan hendaknya menahan diri untuk tidak melakukan langkah provokatif dan mempertimbangkan situasi agar tak menimbulkan kesalahpahaman.

Harus ada proses pendinginan dari kekerasan, dan pemerintah mencari penyelesaian yang permanen serta mencegah secara dini dan tegas terhadap gejala kekerasan.

"Warga Sunniy di Sampang harus selalu ingat bahwa Ahlussunnah mengajarkan untuk bersikap moderat, toleran, adil, dan seimbang dalam memahami perbedaan. Sikap intoleran, apalagi merusak dan kekerasan, tak sesuai dengan semangat Sunniy," katanya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com