Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebagian Teroris Mulai Frustrasi

Kompas.com - 10/09/2012, 23:33 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ledakan bom saat dirakit di Tambora, Jakarta; dan Depok, Jawa Barat; baru-baru ini memperlihatkan, sebagian kelompok teroris kian frustrasi sehingga berbuat ceroboh.

"Ada frustrasi politik yang sudah sampai ke ubun-ubun di kalangan sebagian teroris muda. Mereka mengidam-idamkan sistem politik dan hukum syariah dalam negara Islam. Sementara itu, perjalanan politik Indonesia justru semakin sekuler," kata peneliti terorisme dari Universitas Malikussaleh, Aceh, Al Chaedar, di Jakarta, Senin (10/9/2012).

Kegiatan kelompok-kelompok baru teroris itu juga semakin terdesak oleh operasi Detasemen Khusus atau Densus 88 yang getol beberapa tahun belakangan. Semua kelompok sel-sel baru sudah terpetakan oleh aparat keamanan bak dalam akuarium. Mereka menjadi sulit bergerak dan semakin frustrasi.

Sebagaimana diberitakan, dua bom meledak di Tambora, Jakarta Barat; dan di Kukusan, Depok, Jawa Barat; pekan lalu. Ledakan itu diduga terkait kegiatan kelompok teroris muda yang sedang merakit bom dan gagal.

Al Chaedar memperkirakan, para terduga kelompok teroris yang terlibat dalam kasus ledakan bom di Tambora dan Depok termasuk generasi baru sempalan dari salah satu faksi Darul Islam (DI).

Mereka memang dilatih untuk membuat bom dengan rencana untuk diledakkan pada target-target yang ditentukan. Namun, rencana itu gagal karena bom meledak saat masih dalam proses uji coba.

"Mereka frustrasi karena arah politik Indonesia semakin demokratis dan sekuler. Padahal, mereka mencita-citakan negara Islam. Mereka tak sabar untuk melancarkan serangan sehingga terjadilah ledakan bom saat diracik," katanya.

Untuk mengantisipasi serangan terorisme, pemerintah saat ini perlu melakukan tindakan yang tepat. "Jika sudah mengancam masyarakat, apalagi dengan bom, mereka sudah tak bisa ditoleransi. Harus ditindak tegas," katanya.

Meski demikian, pemerintah juga perlu terus menyempurnakan pendekatan deradikalisasi, terutama yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Program deradikalisasi perlu ditujukan pada sasaran yang tepat, yaitu kaum muda radikal yang berpotensi menjadi teroris.

"Mereka harus didekati, diajak dialog, dan disadarkan untuk menjauhi jalan kekerasan," katanya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com