Leopard dan Transformasi Pertahanan

Jawaban afirmatif dari pertanyaan ini akan muncul jika Kementerian Pertahanan dapat menetapkan jumlah unit Leopard yang akan digelar di perbatasan Kalimantan untuk menghasilkan suatu rasio perimbangan postur kekuatan yang ideal Indonesia-Malaysia.

Saat ini, untuk Indonesia, perbatasan di Kalimantan berstatus rawan karena TNI AD tidak menggelar kekuatan penangkal yang dapat mengimbangi gelar 48 tank PT 91 M Twardy Malaysia. Kerawanan ini bisa dihilangkan dengan membentuk suatu rasio postur kekuatan yang berimbang di perbatasan. Perimbangan ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya agresi lawan sehingga akan memperkokoh stabilitas kawasan.

Konsep rasio postur kekuatan mengharuskan TNI AD menggelar tank dengan struktur tempur (order of battle) yang setara dengan tank PT 91 M Twardy, seperti MI Abrams (Amerika Serikat), Merkava (Israel), K1A1 (Korea Selatan), T90 Rusia, atau Leopard 2A5/6 (Jerman). Untuk menggelar suatu struktur tempur tank di perbatasan Kalimantan, tentunya dibutuhkan pengembangan infrastruktur transportasi, komunikasi, logistik, dan energi untuk mendukung mobilitas tank di perbatasan.

Penggelaran tank ini akan menghasilkan putaran luar (spin-off) saat pembangunan infrastruktur militer menjadi katalis bagi pengembangan infrastruktur sipil. Jika proses ini bisa dilakukan secara optimal, gelar tank tidak hanya menghadirkan suatu kekuatan penangkal militer, tetapi juga ketahanan ekonomi perbatasan yang lebih kokoh.

Profesionalisme TNI AD

Pertanyaan evaluatif ketiga adalah, apakah pengadaan tank Leopard akan berpengaruh pada profesionalitas TNI AD. Pengaruh pengadaan tank terhadap profesionalisme bisa diukur dengan dua cara.

Pertama, kehadiran tank Leopard akan memperkuat proses militerisasi militer dengan mengarahkan TNI AD mengembangkan orientasi pertahanan eksternal. Dalam mengembangkan doktrin perang tank dan struktur tempur tank, TNI AD akan cenderung menempatkan tank Leopard dalam suatu gelar pengamanan perbatasan yang meniadakan kemungkinan penggunaan tank Leopard dalam operasi militer untuk menangani konflik-konflik internal.

Kedua, proses pembelian tank Leopard dari Jerman ini mengharuskan Kementerian Pertahanan mengadopsi rezim transfer senjata Jerman yang terkait dengan Pengaturan Wassenaar (Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies), Kode Etik Uni Eropa tentang Perdagangan Senjata (The European Union Code of Conduct on the Arms Trade), dan Sistem Pelaporan Senjata Konvensional PBB (UN Register of Conventional Arms).

Rezim transfer senjata di Eropa mengharuskan Jerman melakukan evaluasi yang menjamin bahwa gelar tank Leopard oleh Indonesia tidak berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM di masa depan. Rezim ini juga mengatur bahwa transfer senjata perlu dikendalikan sehingga pengadaan tank Leopard oleh Indonesia tidak mengancam stabilitas dan perdamaian di tataran regional dan internasional.

Selain itu, rezim ini juga memuat pentingnya prinsip transparasi dalam transfer senjata sehingga keterlibatan broker senjata dan praktik korupsi bisa dihilangkan.

Kehadiran tank Leopard 2A6 dalam sistem pertahanan Indonesia harus disertai proses transformasi pertahanan. Proses ini dilakukan untuk memastikan pembelian tank Leopard akan berimbas pada (1) pembentukan doktrin perang tank yang terintegrasi dengan doktrin operasi gabungan TNI; (2) peningkatan stabilitas perbatasan Indonesia ditandai dengan terciptanya rasio kekuatan perbatasan yang ideal; dan (3) peningkatan profesionalitas TNI AD.

Andi Widjajanto Dosen Teknologi Senjata di Universitas Indonesia