Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlu Solusi Utuh untuk Kasus Sampang

Kompas.com - 30/08/2012, 22:58 WIB
Ilham Khoiri

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Kekerasan terhadap kelompok Syiah di Kabupaten Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur, harus ditangani dan dicarikan jalan keluar yang lebih utuh dan permanen. Selain menegakkan hukum atas para pelaku kekerasan, pemerintah juga perlu membangun dialog dan toleransi antarkelompok masyarakat yang berbeda pandangan keagamaan.

Pendapat itu disampaikan pengamat sosial keagamaan sekaligus Direktur Program Yayasan Wakaf Paramadina, Ihsan Ali-Fauzi, Kamis (30/8/2012) di Jakarta.

Penyerangan massa terhadap kelompok Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, dan Desa Bluuran, Kecamatan Parangpenang, Sampang, Minggu pagi, telah menewaskan dua warga, enam orang terluka, dan 37 rumah dibakar. Hingga kini, para korban penyerangan masih diungsikan di GOR Sampang.

Menurut Ihsan Ali-Fauzi, pemerintah perlu mengkaji akar masalah kekerasan terhadap kelompok Syiah dari beberapa faktor yang tumpang-tindih. Dari semula pertikaian keluarga, konflik itu berkembang dengan membawa ketegangan hubungan antara kelompok Sunni dan Syiah.

Pimpinan Syiah, Tajul Muluk, yang rumahnya dibakar pada Desember 2011 justru diadili dan dipenjara atas dakwaan penodaan agama dan pemahaman keagamaannya dianggap sesat. Penyesatan itu kemudian disebarkan kepada kelompok lain yang berkepentingan, termasuk politik pemilihan kepala daerah.

Penyerangan direncanakan, sementara aparat kemanan cenderung mengabaikan konflik ini. Ada kesan, negara tunduk kepada kemauan mayoritas. "Untuk mengatasi masalah ini, dalam jangka pendek, semua pengungsi harus dikembalikan ke tempat semula, penuhi segala kebutuhannya, dan jaga keamanannya. Tindak perilaku kriminal sekeras-kerasnya, dan beri sanksi adil dan tegas kepada aparat negara yang dinilai lalai," tuturnya.

Untuk mencegah kasus serupa tidak merembet ke daerah lain, pemerintah perlu memeriksa potensi konflik serupa di wilayah-wilayah lain. Ajak semua pemangku kepentingan berdialog sebelum konflik membesar.

Sesuai amanat konstitusi, negara harus menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan, bukan ikut satu pendapat aliran agama tertentu. "Dialog harus dibarengi penegakan hukum. Pendidikan toleransi perlu digalakkan dengan menekankan unsur multikulturalisme yang sudah ada sejak awal Indonesia berdiri," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Nasional
    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Nasional
    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Nasional
    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

    Nasional
    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

    Nasional
    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

    Nasional
    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

    Nasional
    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

    Nasional
    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

    Nasional
    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

    Nasional
    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com