Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan 4 Perwira Polri Tak Penuhi Panggilan KPK

Kompas.com - 30/08/2012, 14:45 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Polri membantah keempat perwira menengahnya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK tanpa alasan. Ketidakhadiran keempatnya untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) tersebut karena kesalahan tulis pangkat dan nama anggota kepolisian.

"Memang benar ada surat panggilan. Kami dapat konfirmasi dari Korlantas, ada sedikit kesalahan redaksional masalah pangkat dan nama," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar, Kamis (30/8/2012).

Ia menjelaskan, pihak Korlantas telah mengirimkan surat penjelasan ketidakhadiran kepada KPK dan memberitahukan penulisan pangkat dan nama yang sebenarnya. "Orang Korlantas telah mengirimkan surat dan mengirimkan nama yang sebenarnya. Sudah dijelaskan melalui surat yang dikirimkan, mohon adanya koreksi dari nama-nama," terang Boy.

Keempat nama dan pangkat yang dikoreksi tersebut adalah Ajun Komisaris Besar Wandi Rustiwan menjadi Ajun Komisaris Besar Wandy Rustiwan, Komisaris Endah Purwaningsih menjadi Ajun Komisaris Besar Endah Purwaningsih, dan Komisaris Ni Nyoman Suwartini menjadi Komisaris Ni Nyoman Suartini. Adapun untuk Ajun Komisaris Besar Wisnu Budaya tidak ada kesalahan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan empat anggota kepolisian tersebut pada Rabu (29/8/2012). Mereka diperiksa dalam kapasitas sebagai panitia lelang proyek simulator SIM. Hari ini, KPK pun memeriksa Kepala Polres Kebumen Ajun Komisaris Besar Heru Trisasono sebagai saksi untuk tersangka Irjen (Pol) Djoko Susilo dalam kasus yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com