Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly: Komisioner Komnas HAM Tak Perlu Diperpanjang

Kompas.com - 21/08/2012, 13:09 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua panitia seleksi calon Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jimly Asshiddiqie mengatakan, masa jabatan komioner Komnas HAM periode 2007-2012 tak perlu diperpanjang. Menurut dia, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat harus bisa merampungkan proses seleksi sebelum masa jabatan Komisioner Komnas HAM habis pada 30 Agustus 2012.

"Harusnya bisa kalau Komisi III mau. MK (Mahkamah Konstitusi) dulu Undang-Undangnya jadi tanggal 13 Agustus ( 2003 ), tanggal 15 Agustus sudah hasilkan tiga hakim yang terpilih termasuk saya. Kemudian pelantikan tanggal 16 Agustus. Jadi kalau mau bisa aja," kata Jimly di sela-sela acara open house menyambut hari raya Idul Fitri 1433 H di kediamannya di Jakarta Selatan, Selasa (21/8/2012).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, kemungkinan besar DPR akan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperpanjang masa jabatan Komisioner Komnas HAM saat ini. Pasalnya, kemungkinan besar proses fit and proper test baru akan dimulai bulan September 2012.

Hal itu disampaikan Priyo ketika menerima jajaran Komisioner Komnas HAM yang menyampaikan 30 nama hasil seleksi pansel. Kepada Priyo, Komisioner Komnas HAM juga meminta agar DPR memperpanjang masa jabatan sekarang sampai terbentuk komisioner baru.

Jimly membantah pernyataan Priyo bahwa 30 calon Komisioner Komnas HAM hasil seleksi pansel baru diserahkan pekan lalu. Menurut Jimly, 30 nama itu sudah diserahkan secara tertulis sejak bulan Juli.

"Ngawur itu. Masa Wakil Ketua DPR bisa ngawur gitu. Suratnya sudah lama, bulan lalu. Kalau itu (masa jabatan Komisioner sekarang) diperpanjang, DPR tidak becus. Saya sudah bicara berkali-kali dengan pimpinan Komisi III. Kemarin itu kan hanya formalitas pertemuan," kata Jimly.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan, Komisi III seharusnya tinggal menunjuk komisioner baru tanpa melakukan fit and propert test ulang. "Toh ini sudah di-fit and propert test yang panjang. Kalau di-fit and proper test ulang, untuk apa ada pansel?" kata dia.

Adapun mengenai jumlah komisioner selanjutnya, Jimly menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi III, apakah seperti periode sekarang yakni 11 orang, atau 15 orang sesuai kesepakatan sebelumnya. Hanya saja, menurut Jimly, idealnya jumlah ideal komisioner baru yakni 15 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com