Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hajriyanto Tohari: Kharis Suhud Santun dan Konsisten

Kompas.com - 20/08/2012, 19:34 WIB
Nina Susilo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Berpulangnya M Kharis Suhud, Ketua MPR tahun 1987-1992, dinilai Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari sebagai kehilangan seorang pemimpin besar dan negarawan yang santun serta halus bagi Indonesia.

"Pak Kharis Suhud seorang pemimpin dengan latar belakang militer, tetapi sangat soft dalam menangani persoalan-persoalan bangsa. Beliau tidak pernah menggunakan pendekatan keras, tetapi selalu persuasif," tutur Hajriyanto, Senin (20/8/2012) di Jakarta.

Kharis Suhud meninggal dunia pada usia 87 tahun, Senin dini hari tadi. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, siangnya.

Kharis Suhud, menurut Hajriyanto, dikenal bersih dan tidak pernah terkait dengan kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan. Ini membuat sosok Kharis Suhud berbeda dengan pemimpin-pemimpin bangsa sekarang yang dengan mudah terlibat perkara-perkara korupsi.

Di mata Hajriyanto, Kharis Suhud adalah seorang yang sangat berwawasan kebangsaan dan patriot sejati. Hal ini tampak dari kesetiaannya memenuhi undangan perayaan Hari Konstitusi setiap 18 Agustus, kendati sudah tidak menjabat dan berusia lanjut.

"Beliau sangat perduli dengan lembaga MPR meski sudah berada di luar. Ini ditunjukkan dengan nasihat-nasihat, saran-saran, dan kritik-kritik halus yg disampaikan kepada Pimpinan MPR sekarang ini," tutur Hajriyanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com