Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Ali: Tahun Depan, Muhammadiyah Harus Ikut Sidang

Kompas.com - 18/08/2012, 19:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun ini, Muhammadiyah tidak berperan dalam sidang Isbat, baik penentuan 1 Ramadan maupun 1 Syawal 1433 H. Menteri Agama Suryadharma Ali berharap ormas Islam pimpinan Din Syamsuddin itu ikut sidang Isbat tahun depan.

"Tahun depan kita berharap pihak yang tidak hadir dalam sidang kali ini bisa hadir bersama kita, sama-sama dalam penetapan Ramadan," ujarnya usai Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1433 H di Kantor Kementerian Agama, Jl MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (18/8/2012).

Menurutnya, kehadiran berbagai organisasi Islam dalam sidang tersebut merupakan komitmen seluruh pihak terhadap kesatuan dan persatuan. Suryadharma juga menampik perbedaan pandangan yang kerap terjadi merupakan rekayasa.

"Perbedaan adalah rahmat, tidak bisa dicegah, tidak bisa dihindari. Kita menghormati yang berbeda, tapi tetap yang utama adalah persatuan dan kebersamaan," lanjutnya.

Sebelumnya, Suryadharma menyesalkan ketidakhadiran Muhammadiyah di sidang Isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri 1433 H. Menurutnya, ketidakhadiran Muhammadiyah tersebut dicemaskannya akan mengganggu persatuan umat Islam.

Sejak awal Ramadan, Muhammadiyah sudah menegaskan tidak menghadiri sidang Isbat, baik penentuan awal Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri. Muhammadiyah menganggap sidang Itsbat tersebut tidak demokratis.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com