Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luruskan Pernyataan Antasari, Presiden Bagikan Transkrip Pertemuan

Kompas.com - 15/08/2012, 21:58 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Demi meluruskan pemberitaan yang berkembang bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat untuk membahas rencana bailout Bank Century, transkrip pertemuan pun diungkap.

Presiden secara khusus memberikan sebuah buku yang berisi transkrip seluruh pembicaraan dalam pertemuan pada tanggal 9 Oktober 2008 kepada media massa.

"Dokumentasi pertemuan itu lengkap. Rekaman kasetnya utuh. Ada tayangan video dari awal pertemuan hingga akhir. Foto-foto dokumentasi dan kalau mau ditambahkan catatan masing-masing menteri yang hadir. Transkrip lengkap akan saya bagikan hari ini," kata Presiden sambil menujukkan buku berwarna biru saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/8/2012) malam.

Presiden mengakui adanya pertemuan pada 9 Oktober 2008 tersebut. Namun, menurut Presiden, peretmuan tersebut bukan dalam rangka membahas rencana bailout Century melainkan konsulitasi dengan auditor dan penagak hukum bagaimana mengantisipasi kemungkinan datangnya krisi ekonomi.

Dalam pertemuan itu, jelas Presiden, hadir sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu I saat itu yakni Menkopohukam Widodo AS, Menko Perekonomian ad interim Sri Mulyani, Mensesneg Hatta Rajasa, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.

Selain itu, undangan yang hadir sejumlah auditor dan penegak hukum yakni Ketua BPK, Anwar Nasution, Ketua KPK Antasari Azhar, Jaksa Agung Hendarman Soepandji, Kapolri Bambang Hendarso Danuri, dan Ketua BPKP Didi Widayadi.

Masing-masing diminta Presiden untuk memberikan pandangannya mengenai antisipasi menghadapi dampak krisis ekonomi dunia dan ditanggapi langsung oleh Presiden. Sementara tak satupun menteri yang dimintai tanggapan saat itu.

Presiden menjelaskana urutan pertamuan tersebut dimulai pengantar yang disampaikannya tentang perkembangan situas dunia dan seperti apa dampak dan impilkasinya terhadap ekonomi indonesia.

Kemudian, satu demi satu, kecuali menteri, menyampaikan pandangannya. Dimulai pandangan Ketua BPK Anwar Nasution, dilanjutkan pandangan Ketua KPK Antasari Azhar, Jaksa Agung, Kapolri, dan terakhir pandangan Kepala BPKP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

    Nasional
    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

    Nasional
    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

    Nasional
    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Nasional
    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Nasional
    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com