Perum Bulog Beri Dua Opsi, Dukungan Pemerintah Mutlak

Jakarta, Kompas - Agar peran Perum Bulog dalam menjaga stabilitas komoditas pangan strategis nasional bisa optimal, Perum Bulog meminta back up (dukungan) penuh dari pemerintah. Ada dua opsi yang ditawarkan Bulog.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan itu, Senin (13/8), di Jakarta, seusai menandatangani nota kesepahaman (MOU) kerja sama pengadaan dan penyaluran beras dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Sutarto mengatakan, agar tidak terus berulang terjadi gejolak harga untuk komoditas pangan strategis, pemerintah sebaiknya segera membuat keputusan terkait dengan komoditas pangan strategis yang harus ditangani Bulog. ”Setelah itu, tetapkan Bulog sebagai lembaga penyangga,” katanya.

Agar peran Bulog sebagai penyangga bisa optimal, pemerintah harus mendukung.

Pertama, dukungan pemerintah soal kebijakan impor. ”Izin impor harus ditata. Kalau dibebaskan, swasta punya jaringan lebih luas dan punya jaringan yang sudah terbangun lama. Kita juga punya jaringan dan akan kita gali lagi,” ujarnya.

Kedua, perlu kuota impor untuk swasta. Swasta jangan diizinkan untuk mengimpor semuanya. Harus ada batasan. Misalnya, Bulog diizinkan mengimpor 50 persen dari total impor, selebihnya oleh swasta.

Swasta juga diberi kewajiban untuk membeli produk dalam negeri sebagai syarat impor.

Opsi yang lain, pemerintah tidak perlu memberi dukungan pada Bulog, tetapi Bulog diberi kewenangan penuh sebagai importir tunggal.

Menurut Sutarto, Presiden menginginkan penguatan peran Bulog dan Bulog tidak hanya menangani beras, tetapi juga kedelai, gula, jagung, serta daging sapi.

Untuk melakukan itu, Bulog akan menerapkan skala prioritas. Prioritas paling utama tentu beras karena sangat berdampak pada inflasi. Selanjutnya yang paling mungkin kedelai dan gula.

Agar tidak merugi dan tidak menambah subsidi negara, Bulog akan melakukan strategi subsidi silang, seperti yang dilakukan untuk komoditas beras.

Seperti yang sudah dijalankan selama ini, Bulog bisa membeli beras produksi dalam negeri meskipun harganya di atas harga pembelian pemerintah (HPP) karena ada keuntungan yang didapat Bulog dari selisih harga impor dan harga jual dalam negeri. Margin itu yang dipakai Bulog untuk menutupi selisih HPP dengan harga beli Bulog. (MAS)