Kompas.com - 13/08/2012, 07:32 WIB
EditorKistyarini

SITTWE, KOMPAS.com - Kondisi ribuan pengungsi etnis Rohingya dan Arakan pascakonflik komunal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, sangat mengenaskan. Sebagian besar dari mereka tinggal berdesakan di barak darurat, hidup seadanya, dengan kondisi sanitasi yang minim.

Kondisi itu terekam dalam kunjungan Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla dan Asisten Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Atta El-Mannan, Sabtu (11/8/2012) petang, di Sittwe, ibu kota Rakhine, seperti dilaporkan wartawan Kompas, Pascal S Bin Saju. Menteri Urusan Perbatasan Myanmar Letnan Jenderal Thein Htay mendampingi rombongan Kalla dan Manan.

Kalla mengunjungi dua kamp pengungsi, yakni kamp Bagan yang dihuni etnis Arakan, penduduk asli Rakhine, dan kamp Thet Kay Pyin yang menampung etnis Rohingya. Konflik selama dua hari pada Juni lalu yang melibatkan kedua kelompok itu menyebabkan lebih dari 70 orang tewas dan 60.000 orang kehilangan tempat tinggal.

Hujan turun dengan lebat ketika rombongan tiba di kamp pengungsi. Dialog dengan korban berlangsung singkat karena terhambat cuaca buruk. Para korban dan petugas menjelaskan, hujan lebat disertai kabut sudah berlangsung selama satu pekan, menyebabkan tenda kemasukan air atau tergenang air.

Seorang ibu rumah tangga di Bagan menangis karena teringat suaminya yang tak diketahui nasibnya sejak konflik pecah. Mereka kesulitan makanan, kekurangan selimut, pakaian, dan kasur. Meski bantuan dari PBB sudah datang, jumlahnya terbatas.

Kalla mengoordinasikan rencana penyaluran bantuan dengan Ketua Palang Merah Qatar Gahnim Al Mahdeed, Htay, dan Manan. Bantuan direncanakan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, mulai dari bantuan pangan, medis, hingga rekonstruksi atau permukiman kembali.

Menurut Htay, Pemerintah Myanmar membuka pintu seluas-seluasnya kepada lembaga kemanusiaan asing untuk membantu korban konflik di Rakhine. Pemerintahan Presiden Thein Sein juga menjamin keamanan para relawan dan kelancaran distribusi bantuan.

Htay bahkan mempersilakan lembaga bantuan kemanusiaan asing masuk hingga ke lokasi konflik, dan mendistribusikan bantuan kepada korban. Harus disadari, konflik terjadi bukan karena pertikaian kelompok agama, dan bantuan itu juga tidak boleh salah sasaran atau harus menyentuh korban di kedua sisi.

Kalla menegaskan, pihaknya berharap Pemerintah Myanmar segera memulai proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan pengalamannya menyelesaikan konflik Ambon dan Poso, program tanggap darurat tidak boleh lebih dari enam bulan. Sebab akan menimbulkan persoalan psikologis dan kesehatan.

Ia juga menegaskan, hal terpenting yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua pihak. ”Di masa depan tidak perlu ada konflik semacam ini,” ujarnya.

Htay mengaku, pihaknya kewalahan menghadapi dampak kerusuhan sosial ini. Kemampuan finansial pemerintah untuk rekonstruksi dan rehabilitasi juga terbatas. Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan dari dunia internasional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.