Habibie: Rebut Kembali Jam Kerja

BANDUNG, KOMPAS.com — Mantan Presiden RI BJ Habibie menyatakan pentingnya menjadikan neraca jam kerja sebagai indikator makro-ekonomi seperti halnya neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

"Sudah saatnya neraca jam kerja sebagai indikator makro-ekonomi di samping neraca perdagangan dan pembayaran, rebut kembali jam kerja yang saat ini dirampas asing dengan merampas nilai tambah produk yang seharusnya milik rakyat Indonesia," kata BJ Habibie di sela-sela Hari Teknologi Nasional (Harteknas) tingkat Jabar di Gedung Sate Kota Bandung, Jumat (10/8/2012).

Baik pemerintah maupun legislatif, menurut Habibie, perlu lebih proaktif peduli dan bersungguh-sungguh dalam pemanfaatan produk dalam negeri dan perebutan jam kerja.

Ia mengkritisi pasar domestik yang begitu besar di bidang transportasi, komunikasi, dan lainnya diserahkan pada produk impor yang mengandung jutaan jam kerja untuk penelitian, pengembangan, dan produksi produk yang kita butuhkan.

"Kita harus pandai memproduksi barang apa saja yang dibutuhkan di pasar nasional dan memberi insentif kepada siapa saja yang memproduksi di dalam negeri, menyediakan jam kerja, dan akhirnya lapangan kerja," katanya.

Menurut Habibie, kesejahteraan meningkat, golongan menengah meningkat, dan pertumbuhan meningkat pula, tetapi pemerataan belum berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Hal itu, kata dia, hanya mungkin bila jam kerja yang terkandung dalam semua produk yang dibutuhkan itu secara nyata diberikan kepada masyarakat madani Indonesia.

Lebih lanjut, Habibie yang juga teknokrat kebanggaan Indonesia, mencontohkan salah satu manifestasi globalisasi dalam bidang ekonomi, antara lain pengalihan kekayaan alam satu negara ke negara lain yang setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi kemudian menjual produk-produk ke negara asalnya. "Caranya sedemikian rupa sehingga rakyat harus 'membeli jam kerja' bangsa lain," kata Habibie.