Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: KPK-Polri Andalan Saya

Kompas.com - 09/08/2012, 14:30 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri untuk berkolaborasi melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Persengketaan kewenangan di antara kedua lembaga diminta diselesaikan secara baik-baik.

Hal ini disampaikan Kepala Negara untuk pertama kalinya sejak sengketa kewenangan penyidikan bergulir selama lebih dari seminggu.

"Saya katakan kepada Kapolri dan Ketua KPK, Bapak berdua adalah andalan saya, jago-jago saya dalam perang melawan korupsi," kata Presiden ketika membuka Rapat Koordinasi Bidang Pertahanan di Mabes TNI, Jakarta, Kamis (9/8/2012).

Presiden menegaskan, KPK memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Adapun Polri dan kejaksaan memiliki tugas melakukan penegakan hukum.

Pada kesempatan itu, Presiden mengaku menerima SMS yang memintanya tak hanya menggelar acara buka puasa bersama Polri, tetapi juga KPK. Namun, Presiden menegaskan, kehadirannya pada acara buka bersama di Mabes Polri, Rabu (8/8/2012) malam, adalah atas undangan pihak Polri.

Selain Polri, Presiden juga telah menghadiri undangan buka bersama pimpinan DPR, DPD, MPR, dan lainnya. Pada Kamis ini, Presiden dijadwalkan hadir pada acara buka bersama pimpinan TNI.

"Jadi, acara tadi malam bukan atas prakasa Presiden. Marilah kita ibadah dengan baik, tidak menyampaikan isu dan komentar yang tidak sepatutnya," kata Presiden.

Turut hadir pada rapat koordinasi itu antara lain Wakil Presiden Boediono dan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com