Panwaslu Harus Lebih Tegas Tangani Isu SARA

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Ratna Sarumpaet menyebut Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) masih lemah dalam menangani isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang semakin berkembang menjelang pemilihan putaran kedua.

"Sebenarnya yang saya rasakan di luar dan saya datang ke sini untuk mempertanyakan kenapa ini dibiarkan karena ini sudah lebih dari dua minggu. Bulan Ramadan ini dimanfaatkan betul oleh salah satu calon untuk bertemu dengan warga saat teraweh dan itu untuk menyiarkan kampanye dengan tidak resmi," kata Ratna Sarumpaet ditemui di Kantor Panwaslu, Gedung Prasada Sasana Karya, Jakarta, Rabu (8/8/2012).

Ratna menyebut sampai saat ini perangkat yang dimiliki oleh Panwaslu lemah. "Mereka hanya mengawasi dan melaporkan dan butuh waktu dua minggu. Jadi kapan dan mau nyampe ke mana? Salah satu misalnya, penerjemahan aturan itu sendiri," katanya.

Selain itu, ia menyebutkan perlu ada cara lain dalam menyelesaikan isu SARA tersebut. "Cara mengingatkan harus sering dilakukan. Kalau tadi kita lihat penyelesaian secara hukum kan kewenangan mereka itu lemah. Jadi ya mesti ada cara lain. Entah dengan pendekatan kultural atau apapun itu," ujarnya.

Menurutnya, aturan yang dibuat seringkali tidak diterjemahkan apalagi direalisasikan. Ia menyarankan agar kedua pasangan calon, dalam hal ini Foke-Nara dan Jokowi-Ahok harus memiliki kontrak kerja sebagai jaminan tidak membawa isu SARA dalam kampanye mereka.

"Paling tidak si dua calon ini harus membuat kontrak kerja, kontrak demokrasi sebagai jaminan. Mereka harus bikin ikrar bahwa mereka tidak akan melakukan isu SARA lalu diserahkan kepada para pendukung dan simpatisan mereka," tutur Ratna.