Menuju Pilkada Serentak, Pilkada 2014 Diusulkan Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ramlan Surbakti, berpendapat, wacana penundaan pemilu kepala daerah pada tahun 2014 bisa menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan pemilu secara serentak di tingkat daerah.

"Kalau sampai 2015, itu bukan hanya diundur, tapi sebagai bagian proyek jangka panjang untuk penyelenggaraan pilkada secara serentak," kata Ramlan Surbakti saat dihubungi di Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Ramlan menyebutkan, hampir separuh penyelenggaraan pilkada berlangsung tahun 2005 hingga 2010. Apabila pilkada 2014 ditunda satu tahun maka lebih dari separuh pilkada akan berlangsung pada tahun yang sama, yaitu 2015. Ia juga mengatakan, itu bisa menjadi upaya nyata pemisahan penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal dan nasional.
    
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga itu menyarankan pemisahan pemilu secara berkala setiap dua setengah tahun. Menurutnya, hal itu dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu, terutama dari segi keteraturan waktu. "Saran saya pemilu lokal serentak berjarak dua setengah tahun dengan pemilu nasional serentak," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memunculkan wacana penundaan pilkada yang dijadwalkan tahun 2014. Alasannya, pelaksanaan pilkada yang berdekatan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden dikhawatirkan menimbulkan kejenuhan masyarakat.
    
Sebanyak 43 pilkada tahun 2014 akan ditunda dan perubahan jadwalnya diserahkan ke masing-masing wewenang di daerah. KPU Jawa Timur sudah memutuskan untuk memajukan pilgub ke tahun 2013 dan KPU Nusa Tenggara Timur baru memutuskan untuk menunda tujuh pilkada di tujuh kabupaten.