Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan: Penanganan Kasus Djoko di KPK Terus Jalan

Kompas.com - 06/08/2012, 19:36 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) dengan tersangka Irjen (Pol) Djoko Susilo terus berjalan.

Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, pengusutan kasus itu tidak terhambat karena adanya perbedaan persepsi antara KPK dan Polri. "Mengenai penanganan kasus dengan tersangka DS tentu akan berjalan, tidak terhambat karena mispersepsi," kata Johan di Jakarta, Senin (6/8/2012).

Mengenai kapan Djoko akan diperiksa sebagai tersangka, Johan mengatakan akan mengecek hal itu terlebih dahulu. Sejak menetapkan Djoko sebagai tersangka melalui surat perintah penyidikan tertanggal 27 Juli 2012, KPK belum melakukan pemeriksaan seperti pemanggilan saksi-saksi. KPK sebelumnya telah mengumpulkan bukti melalu penggeledahan di kantor Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri di Jalan MT Haryono, Jakarta.

Johan membantah adanya informasi yang menyebutkan kalau alat bukti dari penggeledahan yang saat ini disimpan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta itu belum dapat diakses. "Tidak benar ada informasi yang sebut KPK tidak bisa akses barbuk (barang bukti) itu. Memang ada penjagaan dari pihak Mabes Polri. Itu bagian dari ikut menjaga, tidak benar ada yang menyebut bahwa KPK mengakses barbuk dihalang-halangi," ungkap Johan.

Saat ini, barang bukti yang merupakan hasil penggeledahan di gedung Korlantas Polri itu disimpan di kontainer di belakang gedung KPK. Saat ditanya apakah penyidik KPK sudah menggunakan alat bukti dalam kontainer tersebut, Johan menjawab, "Saya kan tidak mengamati kontainernya".

Dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM ini, KPK juga menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka, yakni Brigjen Didik Purnomo selaku pejabat pembuat komitmen dalam proyek tersebut, serta dua pihak swasta yaitu Budi Susanto dan Sukoco S Bambang. Di luar dugaan, tiga orang itu juga ditetapkan Polri sebagai tersangka untuk kasus yang sama. Hal ini lah yang kemudian membuat KPK dan Polri seolah berebut kasus.

Ketika ditanya soal proses pemeriksaan terhadap tiga tersangka yang juga ditetapkan Polri sebagai tersangka itu, Johan mengatakan hal tersebut menjadi bagian yang akan dibahas dalam pertemuan antara pimpinan KPK dengan Kepala Polri. Pertemuan yang batal dilakukan hari ini tersebut, katanya, akan dijadwal ulang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

    Nasional
    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com