Polemik "Korlantas", UU KPK Diuji di MK - Kompas.com

Polemik "Korlantas", UU KPK Diuji di MK

Kompas.com - 06/08/2012, 08:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai wujud dukungan agar kasus dugaan korupsi simulator di Korps Lalu Lintas Polri disidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Habiburokhman, Munathsir Mustaman, dan Maluana Bungaran mendaftarkan permohonan uji materi Undang-Undang KPK.

Rencananya, uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK akan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi, Senin (6/8/2012).

"Kami merasa situasi ini tak bagus. Masing-masing pihak ngotot dengan pendiriannya. Karena itu, kami ingin MK memperjelas Pasal 50 Ayat (3) UU KPK. Dengan putusan MK itu, tak akan lagi ada celah bagi polisi atau juga nanti jaksa menyidik kasus yang sudah disidik KPK," ujar Habiburokhman di Jakarta, kemarin.

Habiburokhman bersama dua rekan sesama advokat mengemukakan, kasus penyidikan ganda perkara dugaan korupsi simulator mengemudi adalah preseden buruk bagi penegakan hukum. ”Satu-satunya pihak yang paling diuntungkan dari pertikaian antara KPK dan Polri adalah para koruptor yang tidak ingin perbuatannya merampok keuangan negara terbongkar,” ujarnya.

Menurut dia, dalam konteks logika hukum, pengusutan kasus ini akan lebih baik jika dilakukan KPK. Akan sulit bagi penyidik Polri untuk dapat bersikap independen dan terhindar dari intervensi ketika menyidik perkara yang terjadi di lingkungan mereka.

Tidak terlalu salah

Namun, dalam konteks legalitas, keteguhan sikap Polri untuk menyidik perkara ini, menurut Habiburokhman, tidak terlalu salah. Rumusan Pasal 50 Ayat (3) UU No 30/2002 tidak terlalu jelas menghapuskan kewenangan penyidikan Polri dalam perkara yang sudah disidik KPK.

Pasal itu berbunyi, ”Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.”

”Sayangnya, dalam frasa tersebut tidak ada keterangan kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam UU apa yang menjadi hilang ketika KPK sudah menyidik,” ujar Habiburokhman.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, jika Presiden tak kunjung bertindak atas konflik antara polisi dan KPK, masyarakat bisa mengajukan gugatan ke MK. Masyarakat bisa meminta MK untuk menguji UU KPK. Langkah tersebut, menurut Lukman, merupakan upaya beradab dalam negara hukum agar ada kepastian.

Berbeda dengan Lukman, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari justru mengusulkan agar kedua lembaga tersebut tetap sama-sama menangani kasus korupsi Korlantas. ”Biarkan kedua institusi penegak hukum itu berlomba-lomba menangani kasus dugaan korupsi Korlantas,” katanya.

Menurut Hajriyanto, perdebatan secara legal-formal mengenai siapa yang paling berwenang menangani kasus tersebut juga tetap tidak ada ujungnya. Perdebatan itu dikhawatirkan hanya akan menguras energi sehingga substansi permasalahan, yaitu pemberantasan korupsi, terbengkalai. (inu/nta)


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorHeru Margianto
    Komentar

    Terkini Lainnya

    Anies Akan Kirim Tim ke Istanbul untuk Belajar soal Minibus dan Air

    Anies Akan Kirim Tim ke Istanbul untuk Belajar soal Minibus dan Air

    Megapolitan
    Survei 'Kompas': Kepuasan Masyarakat Jadi Kunci Keterpilihan Jokowi

    Survei "Kompas": Kepuasan Masyarakat Jadi Kunci Keterpilihan Jokowi

    Nasional
    Rumahnya Ambruk akibat Tergerus Arus Sungai, Nenek dan Cucu Berhasil Selamat

    Rumahnya Ambruk akibat Tergerus Arus Sungai, Nenek dan Cucu Berhasil Selamat

    Regional
    Gelar Konser Perayaan Ultah Hitler, Dua Pria Polandia Ditahan

    Gelar Konser Perayaan Ultah Hitler, Dua Pria Polandia Ditahan

    Internasional
    Sekolah Rusak Pasca-gempa Banjarnegara, Siswa SD Ujian di Tenda Darurat

    Sekolah Rusak Pasca-gempa Banjarnegara, Siswa SD Ujian di Tenda Darurat

    Regional
    Dishub DKI Akan Evaluasi Semua Kapal ke Kepulauan Seribu

    Dishub DKI Akan Evaluasi Semua Kapal ke Kepulauan Seribu

    Megapolitan
    Brimob Polri Siap Amankan Acara-acara Besar di Tahun 2018

    Brimob Polri Siap Amankan Acara-acara Besar di Tahun 2018

    Nasional
    Sandiaga Hampir Naik Kapal yang Meledak di Kepulauan Seribu

    Sandiaga Hampir Naik Kapal yang Meledak di Kepulauan Seribu

    Megapolitan
    ISIS Klaim Serangan Bom Bunuh Diri yang Tewaskan 57 Orang di Kabul

    ISIS Klaim Serangan Bom Bunuh Diri yang Tewaskan 57 Orang di Kabul

    Internasional
    Survei 'Kompas': Jokowi Terganjal Masalah Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Pekerjaan

    Survei "Kompas": Jokowi Terganjal Masalah Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Pekerjaan

    Nasional
    Punggungnya Terluka, Seekor Penyu Bertelur di Pantai Sukamade Banyuwangi

    Punggungnya Terluka, Seekor Penyu Bertelur di Pantai Sukamade Banyuwangi

    Regional
    'Behind the Scene' Lobi-lobi Memasangkan Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

    "Behind the Scene" Lobi-lobi Memasangkan Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

    Nasional
    Digelar pada Agustus 2018, Samosir Music International Butuh Dukungan Nyata

    Digelar pada Agustus 2018, Samosir Music International Butuh Dukungan Nyata

    Regional
    Tak Ada Tilang Saat Uji Coba Penambahan Waktu Ganjil-Genap di Sudirman

    Tak Ada Tilang Saat Uji Coba Penambahan Waktu Ganjil-Genap di Sudirman

    Megapolitan
    Hari Ini, Jokowi Tinjau Bandara Soedirman hingga Kunjungi Korban Gempa

    Hari Ini, Jokowi Tinjau Bandara Soedirman hingga Kunjungi Korban Gempa

    Nasional

    Close Ads X