Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Bentuk Tim Terpadu PTPN Cinta Manis

Kompas.com - 25/07/2012, 19:49 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan pembentukan tim terpadu guna menyelesaikan konflik lahan antara warga dan PTPN VII Cinta Manis di Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Kepala Negara meminta penyelesaian sengketa lahan tersebut dilakukan tak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga sosial dan budaya.

"Cari solusi secara komprehensif," kata Presiden kepada wartawan seusai menggelar Sidang Kabinet di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (25/7/2012).

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyerukan kepada masyarakat agar tidak menggunakan aksi kekerasan seperti perusakan, pembakaran, dan penjarahan dalam menyampaikan aspirasi mereka.

Kepada pejabat daerah, Kepala Negara meminta mereka lebih responsif dalam menanggapi kerisauan masyarakat. Presiden berpendapat, aksi kekerasan dapat dicegah jika pejabat daerah lebih mendengar aspirasi publik.

"Terkait sengketa lahan, mari kita selesaikan masalah ini sejak dari hulu. Jangan peti eskan sengketa lahan karena dapat menjadi bom waktu. Selesaikan secara terpadu dan baik," kata Presiden.

Konflik sengketa memuncak ketika massa merusak dan membakar beberapa bangunan di kompleks pabrik PTPN VII tersebut pada Selasa (17/7/2012).

Massa mengepung kompleks PTPN VII Cinta Manis dengan berbekal senjata tajam. Massa dari Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB) mengaku kecewa karena tuntutan lahan yang diajukan tak dikabulkan.

Tuntutan terhadap lahan PTPN VII Cinta Manis seluas sekitar 15.000 hektar diajukan warga dari 21 desa sejak Juni lalu.

Beberapa kali mereka menggelar unjuk rasa serta menduduki lahan PTPN VII Cinta Manis. Mereka mengklaim lahan itu diambil paksa tanpa ganti rugi yang sesuai pada tahun 1982.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com