Aktivis Lingkungan Cemaskan Konflik Agraria

PALANGKARAYA, KOMPAS.com — Aktivis lingkungan di Kalimantan Tengah menolak eksplorasi oleh PT Kalimantan Surya Kencana yang bekerja sama dengan Freeport-McMoran Copper & Gold. Mereka cemas eksplorasi yang berujung pada penambangan emas di Kalteng itu akan memicu konflik agraria.

Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng Arie Rompas, pertimbangan penolakan adalah eksplorasi di Papua oleh PT Freeport Indonesia. Perusahaan yang mayoritas sahamnya dikuasai Freeport-McMoran Copper & Gold itu telah melakukan kegiatan sejak tahun 1967. Namun, menurut Arie, sampai 45 tahun kemudian, rakyat Papua tak mendapatkan kesejahteraan, bahkan hanya menimbulkan konflik, bencana lingkungan, dan kemiskinan.

Dalam konteks eksplorasi di Kalteng, kata Arie, ketidakadilan dalam penguasaan sumber daya alam dicemaskan akan berujung pada konflik, termasuk konflik lahan.

"Sangat patut untuk dipikirkan ulang agar pemerintah menolak Freeport dan perusahaan industri ekstraktif skala raksasa lain yang masuk ke Kalteng," papar Arie, Selasa (24/7/2012) di Palangkaraya.

Arie mengemukakan, lahan yang menjadi sasaran eksplorasi sekitar 120.900 hektar, yang tersebar di Kabupaten Murung Raya, Katingan, dan Gunung Mas. Namun, dalam data Dinas Pertambangan dan Energi Kalteng tercantum luasnya sekitar 61.000 ha.

Direktur Eksekutif Save Our Borneo (SOB) Nordin mengatakan, pihaknya menolak bentuk penguasaan sumber daya alam yang dilakukan investor asing, termasuk PT KSK bersama Freeport, karena mengancam kedaulatan hak-hak masyarakat adat serta lingkungan di Kalteng.

Nordin mengatakan, selain Walhi Kalteng dan SOB, penolakan juga disampaikan Komisi Keadilan dan Perdamaian Palangkaraya dan Mitra Lingkungan Hidup.

"Investasi yang propasar kerap tak menghargai kearifan lokal, peran masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan," ujar Nordin.