Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Keluarga Zulkarnaen

Kompas.com - 19/07/2012, 22:02 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah mengirimkan laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait kasus dugaan suap penganggaran proyek Al Quran dan laboratorium madrasah tsanawiyah Kementerian Agama ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala PPATK M Yusuf mengatakan, pihaknya tidak hanya menemukan transaksi mencurigakan tersangka Zulkarnaen Djabar, tetapi juga yang terkait keluarganya.

"Kami sudah kirimkan kepada KPK, tidak hanya kepada orang itu (Zulkarnaen) tapi ada keluarganya yang lain," kata M Yusuf di Jakarta, Kamis (19/7/2012).

Namun, dia tidak merinci siapa pemilik transaksi mencurigakan tersebut. "Saya enggak sebut karena mereka (KPK) lagi dalami," tambahnya.

KPK menetapkan anggota Komisi VIII DPR, Zulkarnaen Djabar dan putranya, Dendy Prasetyo, sebagai tersangka. Zulkarnaen dan Dendy diduga menerima suap Rp 4 miliar lebih terkait penganggaran proyek Al Quran dan pengadaan laboratorium madrasah tsanawiyah di Kementerian Agama.

KPK juga menelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, termasuk pihak perusahaan yang didduga menyuap Zulkarnaen.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya tengah berkonsentrasi melengkapi berkas pekara Zulkarnaen dan Dendy. KPK juga akan menahan Zullkarnaen. Namun, kata Bambang, penahanan tidak dilakukan besok.

"Tidak benar besok penahanan terhadap tersangka ZD (Zulkarnaen)," ujarnya.

Mengenai transaksi mencurigakan keluarga Zulkarnaen, Bambang mengatakan akan mengecek hal itu terlebih dahulu ke penyidik KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com