Bubarkan Fraksi Parpol di Parlemen - Kompas.com

Bubarkan Fraksi Parpol di Parlemen

Kompas.com - 18/07/2012, 19:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Pusat, Rabu (18/07/2012) mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan keberadaan fraksi partai di parlemen.

Permohonan uji materil tersebut ditujukan pada Pasal 12 UU No 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta Pasal 11, Pasal 80, Pasal 301, Pasal 352 UU No 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Kami mendaftarkan uji materiil ke MK bertujuan agar keberadaan Fraksi partai politik di DPR/MPR dapat segera dibubarkan karena bertentangan dengan UUD 1945," terang Adi Warman, Ketua GNPK Pusat, di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (18/07/2012).

Warman menilai perundang-undangan mengenai partai politik yang membenarkan keberadaan fraksi di MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah menyebabkan pemborosan keuangan negara.

Menuru dia, pemborosan keuangan negara karena keberadaan fraksi di Parlemen Pusat maupun daerah sejak tahun 2009 adalah sebesar Rp 16,5 triliun. Ia mencontohkan bahwa APBN tahun ini yang tersedot untuk membiayai 9 fraksi yang ada di DPR saja mencapai RP 337,5 miliar.

"Jika hal itu tetap berlangsung hingga akhir periode kepemimpinan SBY, estimasi dana yang harus ditanggung oleh negara menjadi sebesar Rp 27 triliun," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberadaan fraksi partai politik berpotensi besar melakukan tindak pidana korupsi. Hal yang menjadi dasar alasannya adalah fraksi merupakan kepanjangan tangan partai untuk mempengaruhi anggota partai.

"Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat sudah dilanggar oleh keberadaan fraksi di DPR," katanya.

Ketua Tim Kuasa Hukum pelapor, Nur Aliem Halvaima menambahkan telah menyiapkan berkas-berkas sebagai bukti. Bukti-bukti tersebut berupa UU No.2 Tahun 2008, UU No.2 Tahun 2011 atas perubahan UU No. 2 Tahun 2008, dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga seluruh partai.

Nur mengharapkan MK dapat membatalkan Undang-Undang dan pasal-pasal yang mereka gugat sehingga Fraksi partai politik di dalam tubuh parlemen dapat segera dibubarkan.


EditorTri Wahono

Terkini Lainnya

Elektabilitas Masih Rendah, Golkar Yakin Bisa Bangkit Pasca Pilkada 2018

Elektabilitas Masih Rendah, Golkar Yakin Bisa Bangkit Pasca Pilkada 2018

Nasional
Seorang Kepala Dinas Konsumsi Sabu, Bupati Aceh Utara Akan Periksa Pejabat Lainnya

Seorang Kepala Dinas Konsumsi Sabu, Bupati Aceh Utara Akan Periksa Pejabat Lainnya

Regional
Berkali-kali Survei Tempatkan Prabowo Di Bawah Jokowi, Prabowo Tetap Tegar

Berkali-kali Survei Tempatkan Prabowo Di Bawah Jokowi, Prabowo Tetap Tegar

Nasional
Transfer Rp 1,2 Miliar secara Ilegal ke Sejumlah Rekening, 'Teller' Bank Ditangkap Polisi

Transfer Rp 1,2 Miliar secara Ilegal ke Sejumlah Rekening, "Teller" Bank Ditangkap Polisi

Regional
50 Tahun Merdeka, Swaziland Resmi Berganti Nama Jadi eSwatini

50 Tahun Merdeka, Swaziland Resmi Berganti Nama Jadi eSwatini

Internasional
Sekjen PKS dan Gerindra Bertemu, Bahas Kegiatan Teknis Perkuat Koalisi

Sekjen PKS dan Gerindra Bertemu, Bahas Kegiatan Teknis Perkuat Koalisi

Nasional
Tak Terima Diputus Pacar, Seorang ABG Lompat dari Jembatan Ampera

Tak Terima Diputus Pacar, Seorang ABG Lompat dari Jembatan Ampera

Regional
Survei Cyrus Network: Elektabilitas PDI-P Ungguli Parpol Peserta Pemilu Lain

Survei Cyrus Network: Elektabilitas PDI-P Ungguli Parpol Peserta Pemilu Lain

Nasional
Ikuti Tes Masuk Polisi, Empat Pemuda Kedapatan Curi Boneka

Ikuti Tes Masuk Polisi, Empat Pemuda Kedapatan Curi Boneka

Regional
Musim Hujan Tiba, Pengungsi Rohingya di Bangladesh Khawatir Banjir

Musim Hujan Tiba, Pengungsi Rohingya di Bangladesh Khawatir Banjir

Internasional
Di Kediri, Warga Miskin yang Sakit Tak Perlu Repot, Dokter Akan Datang ke Rumah

Di Kediri, Warga Miskin yang Sakit Tak Perlu Repot, Dokter Akan Datang ke Rumah

Regional
Presiden Uganda: Mulut untuk Makan, Bukan untuk Seks Oral

Presiden Uganda: Mulut untuk Makan, Bukan untuk Seks Oral

Internasional
Sandiaga Uno: Survei Gerindra Tunjukkan Mayoritas Masyarakat Ingin Pemerintahan Baru

Sandiaga Uno: Survei Gerindra Tunjukkan Mayoritas Masyarakat Ingin Pemerintahan Baru

Nasional
Tersangka Pemilik 57 Kg Merkuri Dapat Bahan Baku dari Pulau Seram

Tersangka Pemilik 57 Kg Merkuri Dapat Bahan Baku dari Pulau Seram

Regional
Kirim Dua F-16, Irak Lancarkan Serangan Udara ke Wilayah Suriah

Kirim Dua F-16, Irak Lancarkan Serangan Udara ke Wilayah Suriah

Internasional

Close Ads X