Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Balitbang Golkar: Pencapresan JK Tidak Akan Berdampak Buruk buat Ical

Kompas.com - 18/07/2012, 17:55 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar meyakini jika politisi senior Golkar Jusuf Kalla alias JK ikut maju dalam Pilpres 2014 tidak akan berdampak buruk bagi pengusungan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon presiden.

"Ngga berdampak serius karena yang pilih kan rakyat," kata Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar Indra J Piliang di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Indra mengatakan, dukungan untuk JK memang tinggi di kawasan Indonesia timur. Namun, kata dia, belum tentu masyarakat Indonesia timur itu akan mendukung JK nantinya. Mereka tidak akan mendukung jika pendamping JK nantinya tidak disukai.

Meski demikian, Indra meyakini JK tidak akan maju dalam pilpres. "Dia (JK) pernah menolak masuk Nasdem dengan alasan masa-masa terakhir di Golkar saja. Ngga usah berubah partai, kita sudah tua. Saya merasa agak sulit kalau JK keluar dari Golkar. Kalau pun maju nantinya, bukan menjadi kader partai pengusungnya," kata Indra.

Seperti diberitakan, ruang JK untuk maju dalam pilpres 2014 dengan kendaraan politik Golkar saat ini sudah tertutup. Pasalnya, Golkar telah menetapkan Ical sebagai capres dalam rapat pimpinan nasional ke-3. Ical juga sudah mendeklarasikan diri sebagai capres.

JK mengaku belum berpikir untuk maju kembali. Namun, JK mengaku tak masalah jika nantinya dikeluarkan dari keanggotaan Golkar ketika memutuskan maju dalam pilpres dengan kendaraan parpol lain.

"Ngga apa-apa. Selama kita tidak pakai Partai Golkar juga ngga apa-apa. Mau pecat dua kali, tiga kali juga tidak ada soal. Silahkan aja," kata JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com