Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Pemimpin Parpol Menindas

Kompas.com - 17/07/2012, 21:34 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menilai pemimpin partai politik saat ini cenderung menindas orang lain, khususnya kader di bawahnya, agar tidak bisa tampil menjadi pemimpin masa depan. Akhirnya, hanya tokoh-tokoh politik lama yang muncul mendekati Pemilu 2014.

"Di dalam realitas kepartaian kita sekarang, pemimpin partai politik menindas orang lain yang ingin tampil sebagai bintang. Itu fakta di mana-mana," kata Mahfud saat acara Institute Managing the Nations di Jakarta, Selasa (17/7/2012) malam.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei, lebih banyak tokoh lama yang dimunculkan sebagai capres di Pemilu 2014. Elektabilitas tokoh lama disebut lebih tinggi dibanding tokoh-tokoh baru.

Mahfud menambahkan, bukan hanya di internal parpol, sikap penindasan juga terjadi di birokrasi. Dia memberi contoh dimutasinya Sekretaris Daerah Sampang, Madura, Hermanto Subaidi menjadi staf biasa di Kantor Kelurahan Polgan. Mutasi itu disebut lantaran Hermanto akan maju sebagai calon Bupati Sampang pada Pilkada akhir 2012.

"Itu, kan, sangat tidak sehat. Itulah gambaran dari kehidupan parpol kita," kata Mahfud.

Meski demikian, Mahfud tak sependapat dengan wacana memberi ruang bagi calon independen untuk maju dalam pilpres. Pasalnya, kata dia, langkah itu bertentangan dengan konstitusi yang diatur dalam Pasal 6 UUD 1945 serta dapat membonsai peran parpol.

"Kesepakatan kita, parpol harus disehatkan. Kalau parpol sehat, maka calon yang tadinya independen bisa masuk lewat parpol," pungkas mantan politisi PKB itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com