Realisasi Pelintasan Tak Sebidang Terus Tertunda

Jakarta, Kompas - PT Kereta Api Indonesia mencatat ada 24 titik pelintasan sebidang di Jabodetabek yang diusulkan kepada pemerintah daerah untuk dijadikan pelintasan tidak sebidang hingga 2017. Namun, realisasi pembangunan pelintasan tidak sebidang selalu tertunda.

Sebagian besar titik pelintasan sebidang yang diusulkan menjadi pelintasan tidak sebidang berada di Jakarta. Pembangunan 24 underpass ditaksir membutuhkan dana sekitar Rp 958 miliar.

Pada 2011, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semula berencana membangun pelintasan tidak sebidang di Jalan Rajawali dan Jalan Gunung Sahari (Mangga Dua). Namun, rencana itu tidak jadi karena berkembang wacana baru.

”Setelah banyak pertimbangan, akhirnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat mempelajari jalur loop line di bagian timur itu dibuat melayang,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo, Senin (16/7).

Sementara itu, Pemprov DKI mempunyai tanggung jawab membuat dua pelintasan tidak sebidang di Jalan Latuharhari di samping Kanal Banjir Barat.

”Ada dua titik yang akan dibuat jalan layang, yakni yang menuju Jalan Madiun dan Jalan Cik Ditiro. Sementara yang di Jalan Sukabumi tidak mungkin dibuat jalan layang karena terlalu sempit,” kata Ery.

322 tewas

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, pelintasan tidak sebidang sangat dibutuhkan karena bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data di Kementerian Perhubungan, terdapat 881 kasus kecelakaan di pelintasan sebidang Daop 1 pada 2004-2012. Korban meninggal sebanyak 322 orang, luka berat 339 orang, dan luka ringan 220 orang.

Kepala Humas PT KAI Daop 1 Mateta Rijalulhaq mengatakan, pembuatan pelintasan tidak sebidang sangat mendesak untuk mengurangi peluang terjadinya kecelakaan. Apalagi, perjalanan KRL akan terus bertambah untuk meningkatkan daya angkut sampai 1,2 juta penumpang per hari pada 2019.