Tindak Tegas Semua Pelanggaran Pilkada DKI

JAKARTA, KOMPAS.com -- Panwas Pilkada DKI Jakarta diharapkan menindak tegas semua pelanggaran yang terjadi sepanjang perhelatan demokrasi ini. Tidak hanya laporan kubu Fauzi Bowo-Nachrawi Ramli soal politik uang yang diduga dilakukan tim sukses Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, Panwas Pilkada harus juga menangani laporan Indonesia Corruption Watch tentang kenaikan penggunaan APBD DKI senilai lebih dari Rp 1 triliun.

"Laporan pelanggaran apapun harus ditangani. Tapi, penggunaan APBD untuk kampanye Pilkada DKI juga harus ditindaklanjuti. Iklan Pemda DKI yang jor-joran menjelang putaran pertama, apakah tidak ada hubungannya dengan incumbent. Saya pikir Agustus ini hal serupa akan dimainkan, misalnya dengan iklan selamat berbuka puasa dan selamat Idul Fitri," tutur Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, Senin (16/7/2012) di Jakarta.

Pemberian uang Rp 20.000 - Rp 30.000, menurut Ray, tidak akan terlalu berpengaruh bagi warga Jakarta. Sebab, warga jauh lebih cerdas dan menentukan pilihannya.