Mahfud: Tak Mampu Atasi Kekerasan, Buat Apa Ada Negara?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, pemerintah harus bisa mengatasi kekerasan yang belakangan ini terus terjadi. Pasalnya, menurut Mahfud, Indonesia merdeka agar kekerasan hilang.

"Kita bernegara ingin menghilangkan kekerasan. Kalau negara tidak bisa menghilangkan kekerasan, lalu untuk apa ada negara?" kata Mahfud saat acara sarasehan kebudayaan di Jakarta, Minggu (15/7/2012).

Sarasehan itu dihadiri tokoh lain, seperti mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala Polda Metro Jaya Irjen Untung S Rajab, Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Thohari, Yenny Wahid, Hendardi, Effendi Gazali, para tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Mahfud menilai, kekerasan terus terulang akibat ketersanderaan hukum yang membuat aparat penegak hukum gamang dalam menegakkan hukum.

Pasalnya, kata dia, selama Orde Baru aparat penegak hukumlah yang melakukan kekerasan kepada rakyat atau konflik vertikal.

Kini, kata Mahfud, situasi berubah di mana konflik menjadi horizontal antara kelompok masyarakat yang merasa paling berkuasa dengan kelompok lain.

"Ada kesanderaan hukum. Anda (aparat) melakukan hal yang sama dulu. Anda juga tidak benar. Bagaimana Anda mau menegakkan hukum?" ucapnya.

Penyebab lain, tambah Mahfud, karena warisan politik. Disinyalir ada kelompok kecil yang bersinergi dengan kekuatan resmi untuk melakukan kekerasan. "Dan itu tidak terkendali sampai sekarang sehingga kekerasan dilakukan berulang-ulang," ucapnya.

Menurut Mahfud, situasi saat ini belum terlalu parah dan tidak terlalu sulit untuk diatasi. Semua pihak jangan membiarkan situasi ketidaknyamanan itu terus berlanjut.

"Kita semua berdosa kalau kita membiarkan ketidaknyamanan. Itu berarti kita mengkhianati kesepakatan bersama untuk hidup bersama secara aman sehingga kita mendirikan negara ini. Kita dulu merdeka karena ingin menghilangkan kekerasan, baik fisik maupun psikis terhadap kita," pungkas Mahfud.

Yenny Wahid menilai kekerasan itu akibat ketidakadilan dan kesenjangan yang sangat besar. Di negara maju seperti Amerika Serikat, kata dia, kekecewaan atas ketidakadilan itu diekspresikan dengan demo secara damai. Namun, di Indonesia jalan menyelesaikannya dengan amuk massa.

"Karena ketika individu mencoba melakukan perubahan tidak dianggap, kecuali bersama massa sehingga tirani mayoritas menjadi hal yang lumrah," kata Yenny.